Oleh: Siti Khoirnafiya
Krisis ekologis yang melanda dunia modern bukan sekadar problem teknis atau manajemen sumber daya. Di balik mencairnya gletser, memudarnya hutan, dan meningkatnya suhu bumi, terdapat krisis yang lebih dalam: krisis makna. Mengapa manusia, dengan segala kemajuannya, justru menjadi pemusnah terbesar bagi rumahnya sendiri? Menjawab pertanyaan ini mengharapkan kita menelusuri kembali akar filosofis dan teologis peradaban, di mana menjaga bumi bukan lagi sekadar opsi, melainkan sebuah ketaatan moral tertinggi.
Desakralisasi Alam dan Kehampaan Spiritual Modern
Krisis ekologi modern, sejatinya, adalah gejala buntut dari kegagalan manusia modern untuk melihat realitas. Seyyed Hossein Nasr, sebagaimana dikutip oleh Vella dkk. (2024), menegaskan bahwa modernitas telah “mendeskralisasi” alam (desacralization of nature). Pandangan mekanistik ala Descartes yang memandang alam sebagai mesin mati telah menghilangkan dimensi sakral (sacred cosmos) yang dulu menjadi fondasi harmoni manusia.
Hepni & Fauzan (2025) dalam karya Ekoteologi Islam menyoroti bahwa ketika alam diserahkan dari dimensi transendental—dipisahkan dari Sang Pencipta—manusia kehilangan rasa “hormat” dan “takut” moralnya. Tanpa rasa sakral ini, alam direduksi menjadi komoditas ekonomi yang siap dieksploitasi. Munir (2019) menambahkan bahwa ini adalah dampak dari Scientia Profana atau ilmu sekuler yang memisahkan dunia material dari nilai-nilai wahyu. Akibatnya, manusia modern hidup dalam “kekosongan spiritual” (spiritual emptiness), di mana kepuasan materi menjadi satu-satunya tujuan, mengabaikan kelestarian ciptaan.
Mengembalikan Dimensi Sakral: Konsep Amanah dan Tauhid
Solusi Islam terhadap krisis ini dimulai dengan memulihkan status sakral alam. Dalam buku monumental Islam and Ecology: A Bestowed Trust, Foltz, Denny, & Baharuddin (2003) menegaskan bahwa posisi manusia bukanlah sebagai penguasa (master), melainkan sebagai pemegang amanah (trustee). Istilah “Bestowed Trust” mengacu pada konsep Amanah dalam Al-Qur’an, di mana manusia menerima amanah ini hanya karena “kebodohan” (kelemahan) atau tawadhu, yang kemudian menuntut tanggung jawab moral yang tinggi.
Pandangan ini menentang kritik pedas yang dilontarkan oleh Lynn White Jr. (1967)—yang juga dibahas dalam Hepni & Fauzan (2025)— terhadap tradisi agama sebagai biangkrak antroposentrisme. Dalam perspektif Islam, manusia adalah Khalifah (wakil Tuhan) yang wajib menjaga keseimbangan (mizan), bukan merusaknya. Quddus (2020) dalam bukunya Green Religion menekankan bahwa “Religio Hijau” (Green Religion) adalah wujud nyata dari tauhid; melestarikan alam adalah bagian integral dari pengabdian kepada Tuhan, bukan sekadar aktivitas sosial semata.
Ihsan: Dari Etika Vertikal Menuju Aksi Hijau
Bagaimana bentuk praktik dari ketaatan ini? Lazuady, Da’i, & Kemuning (2022) dalam penelitian mereka menawarkan konsep Ihsan sebagai kunci. Ihsan, menurut mereka, bukan sekadar “berbuat baik”, tetapi memiliki dimensi vertikal: menyadari bahwa diri selalu dalam pengawasan Ilahi.
Dalam konteks lingkungan, Ihsan berarti menjaga alam bukan karena takut pada hukum atau pujian manusia, tetapi karena kesadaran bahwa diri sedang “dipantau” oleh Yang Maha Kuasa. Studi ini merujuk pada QS. Al-Qashas ayat 77 yang melarang kerusakan di bumi, serta hadits Nabi tentang menanam pohon sebagai sedekah. Huda & Rahardjanto (2019) juga menegaskan pendidikan etika lingkungan (bioetika) harus menanamkan kesadaran ini sejak dini, agar perilaku ramah lingkungan menjadi akhlakul karimah yang otomatis, bukan sekadar kepatuhan hukum.
Implementasi Nyata: Dari Teori ke Praktik (Fiqh al-Bi’ah)
Konsep-konsep teologis sudah selayaknya turun membumi menjadi hukum dan tindakan nyata. Radhika (2022) dalam penelitiannya di Universitas Islam Indonesia (UII) menunjukkan bagaimana teori ini diimplementasikan dalam Fiqh al-Bi’ah (Fiqh Lingkungan). UII menerapkan konsep “Green Campus” yang bukan hanya sekadar penghijauan area, tetapi mencakup manajemen sampah, konservasi air (embung), dan kebijakan tata kelola. Implementasi ini adalah manifestasi dari pengamalan QS. Al-A’raf dan Asy-Syura yang berbicara tentang keseimbangan dan tanggung jawab.
Dalam ranah hukum positif, Fawwaz (2023) mengingatkan bahwa hukum lingkungan harus berorientasi pada keadilan (justice), bukan hanya pada ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan semangat Green Politics yang dibahas oleh Sholikin dkk. (2024), yang menegaskan bahwa politik hijau harus menyatukan isu lingkungan dengan keadilan sosial, demokrasi partisipatif, dan anti-kekerasan. Tanpa keadilan sosial, pelestarian lingkungan akan rentan digoyong oleh kepentingan ekonomi jangka pendek.
Menuju Peradaban Tauhidik
Menjaga bumi, dalam kerangka pemikiran Islam, adalah bentuk ibadah yang paling tinggi. Ia mensyaratkan pemulihan hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam yang terputus oleh sekularisme. Seperti diisyaratkan oleh nasihat perpaduan dari para pemikir seperti Nasr, Foltz, Quddus, dan Munir, kita tidak bisa menyelesaikan krisis lingkungan dengan teknologi saja. Kita memerlukan sebuah Revolusi Moral: mengubah paradigma dari eksploitasi menjadi amanah, dari serakah menjadi muhsin.
Dengan memadukan kembali Green Moral—yaitu kesadaran bahwa menjaga bumi adalah amanah suci yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta—kita dapat mengharapkan masa depan yang lebih lestari, adil, dan berkelanjutan.