Sabtu, November 21, 2026
Kalimahsawa.ID
  • Report
  • Video
  • Narasi
    • Esai
    • Cerpen
    • Sosok
    • Puisi
  • Ulûm ad-Dîn
    • Akhlak
    • Tafsir
    • Filsafat
    • Ibadah
  • Risalah
    • Khutbah
    • Doa
    • Kata Bersama
    • Muslimah
  • Kirim Tulisan
No Result
View All Result
  • Report
  • Video
  • Narasi
    • Esai
    • Cerpen
    • Sosok
    • Puisi
  • Ulûm ad-Dîn
    • Akhlak
    • Tafsir
    • Filsafat
    • Ibadah
  • Risalah
    • Khutbah
    • Doa
    • Kata Bersama
    • Muslimah
  • Kirim Tulisan
No Result
View All Result
Kalimahsawa.ID
No Result
View All Result

Kesadaran Lingkungan Ziarah Religi Tertinggal Jauh Dari Angka Kunjungannya

AdminKS by AdminKS
Agustus 19, 2026
in Esai
0
Kesadaran Lingkungan Ziarah Religi Tertinggal Jauh Dari Angka Kunjungannya
14
SHARES
85
VIEWS

Oleh: Wanasa Rahmat Akbar Adzani

Ada ironi yang tidak kecil di kawasan makam-makam Walisongo. Ribuan orang datang setiap hari, bersimpuh, khusyuk berdoa, menunduk takzim di hadapan makam para aulia. Mereka menyebut nama-nama suci, memanjatkan harapan, bahkan menangis terharu. Namun begitu bangkit berdiri dan melangkah keluar, sebagian dari mereka meninggalkan sesuatu yang sama sekali tidak suci. Botol mineral bekas, plastik kemasan makanan ringan, dan puntung rokok berserakan di sudut-sudut kompleks makam, di bawah pendopo, bahkan di sekitar area ziarah itu sendiri.

TulisanTerkait

Ketika Jari Kehilangan Adab di Ruang Digital

Dialektika Ekologi Dan Nalar Baru Cara Pulihkan Hutan

Menjadi Seseorang di Tengah Ketakutan: Menemukan Makna Tanggung Jawab melalui Nilai-Nilai Profetik

Paradoks itu kiranya sudah lama berlangsung. Yang lebih menggelisahkan, nyaris tidak ada yang merasa perlu bergerak serius untuk mengakhirinya. Peziarah terus datang, sampah terus bertambah, yayasan pengelola tetap diam, dan pemerintah daerah sibuk membanggakan angka kunjungan dalam laporan tahunan tanpa sekalipun menyentuh persoalan lingkungan yang menumpuk di baliknya.

Persoalan ini dianggap seperti sekadar urusan kebersihan tempat umum biasa. Di lokasi yang oleh jutaan orang dianggap sakral, yang dikunjungi atas nama penghormatan kepada tokoh-tokoh yang mengajarkan akhlak mulia, kondisi lingkungan yang kotor dan tidak terkelola adalah sebuah kontradiksi yang menyakitkan. Agama yang seharusnya menjadi pendorong kesadaran lingkungan justru hadir di tempat yang paling tidak mencerminkan ajaran itu sendiri.

Mesin Ekonomi Tanpa Mesin Kebersihan

Jika wisata religi di Jawa Timur hendak diukur dari sisi ekonomi saja, angkanya memang membanggakan. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik dan dikutip oleh laman resmi Pemerintah Provinsi Jawa Timur (jatimprov.go.id), sebanyak 200,55 juta wisatawan nusantara tercatat berkunjung ke Jawa Timur, menjadikan provinsi ini sebagai tujuan utama wisatawan domestik dengan porsi sekitar 27,29 persen dari total perjalanan wisatawan nusantara nasional. Rata-rata pengeluaran per perjalanan mencapai Rp2,43 juta, sehingga total transaksi dari wisatawan nusantara ke Jawa Timur dalam setahun mencapai lebih dari Rp487 triliun. Wisata religi, terutama napak tilas Walisongo yang mencakup Sunan Ampel di Surabaya, Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Sunan Bonang di Tuban, serta Sunan Drajat di Lamongan, menjadi salah satu penyumbang pergerakan wisatawan terbesar di provinsi ini.

Hanya dari satu titik saja gambaran angka itu sudah mengejutkan. Data Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Surabaya mencatat kunjungan ke kawasan religi Ampel pada tahun 2022 mencapai 12.613.840 wisatawan lokal dan 458.635 wisatawan mancanegara, dengan total lebih dari 13 juta orang dalam setahun. Belum Sunan Giri yang setiap musim Ramadhan dan hari besar Islam selalu dipadati ratusan ribu peziarah. Belum Sunan Bonang di Tuban yang setiap hari Kamis malam dan Jumat pagi selalu ramai kendaraan dari berbagai penjuru. Belum Sunan Drajat di Lamongan yang kompleksnya terus diperluas karena kunjungan yang tidak pernah berhenti. Jika dijumlah seluruh titik Walisongo di Jawa Timur, angka pengunjung tahunannya hampir pasti melampaui dua puluh juta orang.

Secara nasional, kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,01 persen atau sekitar Rp880,39 triliun, meningkat dari 3,9 persen pada 2023. Wisata religi adalah bagian yang tidak kecil dari angka itu. Namun perputaran ekonomi yang sangat besar itu tidak otomatis melahirkan pengelolaan lingkungan yang sepadan. Kawasan-kawasan makam Walisongo tetap menjadi ruang publik yang digunakan oleh jutaan orang per tahun, tanpa standar kebersihan yang layak, tanpa fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, dan tanpa pengawasan yang sungguh-sungguh dari pihak mana pun.

Mengapa Ritual Hanya Berhenti di Lutut?

Para peziarah yang datang ke makam Walisongo pada umumnya adalah umat Muslim yang tekun beribadah. Mereka hafal hadits tentang kebersihan sejak kecil, paham bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari iman, dan meyakini kemuliaan para wali yang dimakamkan di sana sebagai tokoh-tokoh yang hidupnya menjadi teladan tidak hanya dalam urusan ibadah, tetapi juga dalam membangun peradaban dan merawat kehidupan bersama. Sunan Ampel dikenal dengan ajaran Moh Limo yang menekankan penghindaran dari segala keburukan perilaku. Sunan Drajat dengan Catur Piwulang begitu keras menekankan nilai-nilai sosial dan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Sunan Giri mendirikan Giri Kedaton sebagai pusat pendidikan yang mengajarkan ketertiban dan tata cara hidup bermasyarakat. Sunan Bonang dengan puluhan Suluk, mendakwahkan Islam melalui keindahan dan kehalusan peradaban.

Kalau para peziarah benar-benar menghayati ajaran-ajaran itu, tidak sekadar mencari berkah, maka sampah di kompleks makam seharusnya tidak pernah menjadi masalah. Namun kenyataannya berbeda. Para sosiolog agama sudah lama mengidentifikasi fenomena ini sebagai kesenjangan antara Religious Knowing dan Religious Doing. Seseorang bisa sangat tinggi pengetahuan agamanya, pandai membaca kitab, fasih mengutip dalil tentang kebersihan, namun dalam praktik sehari-hari kesadaran itu tidak hadir secara nyata. Ketaatan ritual berjalan tanpa ketaatan ekologis. Orang yang begitu hormat kepada Aulia’ hingga tidak berani mengangkat pandangan di depan makam, justru tanpa sungkan membuang botol plastik di sudut lorong yang sama. Takzim kepada para wali berhenti di bibir dan di lutut yang bersimpuh, tidak sampai ke tangan yang seharusnya membawa pulang sampahnya sendiri.

Fenomena ini diperparah oleh karakter kunjungan wisata religi yang sebagian besar bersifat rombongan. Kawasan makam Walisongo yang masih dikelola secara informal tanpa sistem yang jelas membuat tidak ada mekanisme pengendalian perilaku pengunjung yang efektif. Ketika seseorang datang dalam rombongan bus berisi lima puluh orang, tidak ada yang merasa bertanggung jawab secara pribadi atas sampah yang ditinggalkan karena tanggung jawab itu terasa milik bersama, dan yang milik bersama seringkali tidak dimiliki siapa-siapa. Pemandu rombongan tidak menegur. Sesama peserta tidak saling mengingatkan. Dan pihak kompleks makam tidak menyediakan mekanisme apapun yang mendorong perubahan perilaku itu.

Botol, Plastik, dan Puntung Rokok

Sampah yang paling banyak ditemukan di area makam Walisongo adalah yang paling mudah ditebak. Botol minuman plastik dan kemasan makanan ringan mendominasi hampir di seluruh titik. Para peziarah, terutama yang datang dalam rombongan besar dengan bus dari luar kota dan sudah menempuh perjalanan berjam-jam, seringkali membawa bekal perjalanan yang dikonsumsi di pendopo atau di sepanjang lorong menuju makam. Begitu habis, botol dan plastik itu ditinggalkan. Diselipkan di celah tembok, diletakkan di atas nisan, atau sekadar dilempar ke sudut yang terasa tidak terlihat orang. Tidak ada kesadaran bahwa benda yang mereka tinggalkan itu akan bertahan ratusan tahun di tanah, mengurai menjadi mikroplastik yang meracuni air dan tanah di sekitar kompleks makam yang mereka anggap suci itu.

Namun satu jenis sampah yang paling banyak disepelekan dan paling sulit dikendalikan adalah puntung rokok. Indonesia termasuk negara dengan tingkat konsumsi rokok tertinggi di dunia, dan perokok aktif sangat banyak ditemukan di kalangan peziarah. Mereka merokok di pendopo, di teras, bahkan tidak jauh dari area makam itu sendiri. Puntung rokok tidak terlihat mencolok karena ukurannya kecil, dan sering dianggap bukan sampah sungguhan oleh pelakunya. Inilah yang membuat ia menjadi problem tersendiri. Larangan merokok memang dipasang di beberapa titik, namun tanpa penegakan yang nyata, papan larangan itu tidak lebih dari dekorasi dinding. Tidak ada sanksi yang berlaku. Tidak ada yang berani menegur. Dan puntung demi puntung terus bertambah setiap hari tanpa henti.

Dari sisi lingkungan, filter rokok adalah salah satu sampah paling berbahaya. Filter mengandung mikroplastik dan zat kimia beracun seperti nikotin, arsenik, dan timbal yang mencemari tanah dan air dalam jangka panjang. Satu puntung rokok membutuhkan waktu antara 10 hingga 15 tahun untuk terurai. Di kompleks makam yang dikunjungi puluhan ribu orang setiap minggunya, akumulasi puntung rokok dalam setahun saja sudah merupakan bencana kecil yang tidak pernah dilihat oleh siapapun sebagai bencana. 

Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang dimuat dalam jurnal Court Review pada 2021 menyimpulkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya masih rendah di kawasan wisata religi Sunan Ampel, dengan sampah berserakan akibat perilaku sembarangan dan pengelolaan sampah yang belum maksimal di kawasan tersebut. Penelitian itu juga mencatat bahwa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan yang secara formal berlaku di kawasan Ampel, efektivitas penegakannya masih sangat jauh dari harapan.

Kotak Infaq Yayasan, Untuk Biaya Kebersihan? Atau Lainnya?

Kawasan wisata religi Walisongo dikunjungi jutaan orang per tahun, hampir dapat dipastikan, setiap peziarah memasukkan sejumlah uang ke kotak infaq yang tersebar di berbagai titik. Belum lagi aliran ekonomi dari parkir, sewa lapak pedagang di area kompleks, dan berbagai retribusi lain yang dikelola yayasan atau nadzir setempat. Dengan skala kunjungan belasan juta orang dalam setahun dari satu titik saja, dana yang terkumpul dari ekosistem ekonomi kawasan tersebut bukan jumlah yang kecil. Namun fasilitas kebersihan yang tersedia di lapangan tidak mencerminkan besarnya dana yang masuk. Tempat sampah di banyak kompleks makam jumlahnya tidak proporsional dengan kepadatan pengunjung, tidak ditempatkan di titik-titik strategis seperti di pendopo, di sepanjang lorong utama, di dekat area pedagang, atau tepat di pintu keluar. Kalau pun ada, seringkali sudah penuh dan tidak dikosongkan secara berkala, sehingga peziarah yang bahkan berniat baik untuk membuang sampah pada tempatnya pun tidak punya pilihan yang tersedia.

Tenaga kebersihan yang bertugas sangat minim, untuk mengelola ribuan peziarah yang datang hanya pada satu malam Lailatul Qadar di bulan Ramadhan saja, beberapa pihak makam hanya menerjunkan beberapa personel, yang tugasnya lebih banyak difungsikan untuk mengarahkan arus pengunjung, bukan untuk mengelola kebersihan area. Di luar momen-momen besar seperti Ramadan, jumlah petugas kebersihan di kompleks-kompleks makam itu bahkan lebih sedikit lagi. Tidak ada standar operasional kebersihan yang tertulis dan konsisten, tidak ada sistem pengelolaan sampah terpilah, tidak ada jadwal pembersihan rutin yang bisa diverifikasi publik, dan tidak ada mekanisme evaluasi berkala yang dapat dipertanggungjawabkan kepada jamaah yang justru menjadi sumber dana operasional kawasan itu.

Yayasan-yayasan yang mengelola kompleks makam Walisongo mengelola aset kunjungan yang luar biasa besar dan aliran ekonomi yang tidak berhenti bahkan di hari paling biasa sekalipun. Kecenderungan yang ditemukan di kawasan makam Walisongo adalah pengelolaan yang masih informal dan belum profesional, tanpa pengelola yang jelas dan tanpa sistem yang terstruktur. Ketika infaq mengalir deras setiap hari namun fasilitas tempat sampah saja tidak mencukupi, pertanyaan tentang kemana dana itu pergi dan siapa yang bertanggung jawab menjadi sangat sah untuk diajukan kepada publik. Transparansi pengelolaan keuangan yayasan makam Walisongo adalah hutang yang belum pernah dibayar kepada jutaan jamaah yang selama ini menjadi sumber dana operasionalnya.

Kemana Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup?

Yang paling mengherankan adalah posisi dinas-dinas pemerintah terkait, baik Dinas Pariwisata maupun Dinas Lingkungan Hidup di masing-masing kabupaten dan kota yang membawahi kawasan-kawasan ini. Wisata religi diagungkan sebagai aset ekonomi daerah yang besar, angka kunjungannya dengan bangga dicantumkan sebagai capaian dalam laporan tahunan, dan profilnya dijadikan bahan promosi pariwisata resmi. Namun penanganan masalah lingkungan dan kebersihan di kawasan yang sama seolah bukan urusan mereka. Kawasan religi diperlakukan sebagai lahan panen angka kunjungan, bukan selayaknya ruang publik yang perlu dikelola secara serius dan berstandar.

Bandingkan dengan perlakuan terhadap destinasi wisata non-religi di provinsi yang sama. Kawasan-kawasan wisata yang dikelola secara profesional, termasuk destinasi milik Jatim Park Group yang beroperasi di Kota Batu dan beberapa kota lain di Jawa Timur, menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang terstandar. Ada manajemen sampah yang rutin dan terjadwal, ada staf kebersihan dengan jumlah memadai, ada prosedur sanitasi yang bisa diaudit, dan ada kampanye edukasi pengunjung yang aktif. Gerakan zero waste atau setidaknya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sudah menjadi bagian dari standar operasional tempat wisata modern di daerah yang sama. Kalau standar itu bisa diterapkan di taman bermain atau water park, tidak ada alasan yang bisa diterima akal sehat untuk tidak mendorongnya masuk ke kawasan yang dikunjungi jumlah orang jauh lebih banyak.

Preseden nasional sebenarnya sudah ada dan tinggal dieksekusi. Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan Gerakan Indonesia Asri sebagai program prioritas nasional dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Bogor pada Februari 2026, lahir dari keprihatinan terhadap persoalan sampah di destinasi wisata yang kini menjadi perhatian khusus Kementerian Pariwisata. Momentum kebijakan besar ini seharusnya menjadi pintu masuk bagi pemerintah daerah di Jawa Timur untuk secara serius mendorong standar pengelolaan lingkungan ke kawasan wisata religi. Tidak ada alasan lagi untuk berlindung di balik argumen bahwa kawasan religi adalah urusan yayasan dan bukan urusan pemerintah. Negara hadir ketika ada angka ekonomi yang bisa dibanggakan. Negara seharusnya juga hadir ketika ada masalah lingkungan yang mendesak untuk diselesaikan.

Sebuah Renungan

Masalah sampah di kawasan makam Walisongo adalah cermin kegagalan tiga pihak sekaligus yang saling melempar tanggung jawab. Peziarah memiliki kesalehan ritual yang tinggi namun kesalehan ekologis yang rendah, menghafal dalil kebersihan tetapi meninggalkan puntung rokok di dekat makam aulia. Yayasan dan nadzir mengelola aliran dana dari jutaan orang namun tidak mengalokasikannya secara memadai untuk fasilitas kebersihan dan pengelolaan lingkungan yang layak. Pemerintah daerah sibuk mencatat angka kunjungan sebagai keberhasilan ekonomi namun tidak hadir dalam tanggung jawab pengelolaan lingkungannya.

Langkah yang paling mendesak adalah transparansi pengelolaan dana infaq dan retribusi di masing-masing kompleks makam. Yayasan atau nadzir perlu secara terbuka mengumumkan alokasi dana untuk operasional kebersihan, termasuk pengadaan tempat sampah terpilah di setiap titik vital, penambahan tenaga kebersihan dengan jadwal kerja minimal dua kali sehari, dan pemasangan edukasi lingkungan yang kontekstual secara keagamaan, bukan sekadar tulisan generik yang sudah lama diabaikan. Edukasi berbasis nilai Islam yang mengutip langsung hadits tentang kebersihan dan mengaitkannya dengan penghormatan kepada aulia akan jauh lebih mengena daripada sekadar papan peringatan biasa. 

Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata perlu masuk secara aktif membawa standar pengelolaan yang sama seperti yang diterapkan di destinasi wisata non-religi. Tidak ada alasan logis mengapa kawasan yang dikunjungi belasan juta orang per tahun mendapat standar pengelolaan lingkungan yang lebih rendah dari taman bermain. Dan untuk para peziarah, kalau penghormatan kepada Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, dan para aulia lainnya memang tulus, muliakan juga lingkungan di sekitar mereka. Penghormatan kepada para wali yang mengajarkan akhlak mulia tidak selayaknya diwujudkan dengan meninggalkan jejak yang sebaliknya.

Di sinilah peran agama seharusnya tidak berhenti pada ritual, serta harus tetap bergerak menjadi kekuatan pembentuk kesadaran lingkungan yang berkelanjutan. Agama, dalam kapasitas terbesarnya, adalah sistem nilai yang mampu mengubah perilaku manusia lebih dalam dan lebih tahan lama daripada regulasi pemerintah mana pun. Ketika seseorang meyakini bahwa menjaga kebersihan lingkungan adalah bagian dari ibadah, bukan sekadar kewajiban sosial, maka kesadaran itu tidak memerlukan pengawasan dari luar untuk tetap hidup. Inilah yang dimaksud dengan kesadaran lingkungan yang berkelanjutan, bukan yang datang karena takut sanksi, melainkan yang tumbuh karena keyakinan.

Makam-makam Walisongo seharusnya menjadi laboratorium hidup dari nilai itu. Jutaan orang yang datang setiap tahun membawa energi spiritual yang luar biasa besar. Kalau energi itu berhasil diarahkan tidak hanya ke dalam doa dan zikir, tetapi juga ke dalam praktik menjaga kebersihan dan lingkungan sekitar, maka kawasan ziarah Walisongo bisa menjadi model nyata bagaimana agama membangun kesadaran ekologis masyarakat, dari pemahaman bahwa merawat bumi adalah kelanjutan dari memuliakan yang menciptakannya.

Para wali sendiri tidak pernah memisahkan urusan spiritual dari urusan kehidupan nyata. Dakwah mereka menyentuh pertanian, kesenian, pendidikan, dan tata cara hidup bermasyarakat secara sekaligus. Menjaga lingkungan adalah bagian dari warisan peradaban yang mereka tinggalkan, bukan tambahan yang bisa dikesampingkan. Maka peziarah yang datang dengan niat tulus menghormati para aulia, yayasan yang mengemban amanah mengelola tempat yang dikunjungi jutaan orang, dan pemerintah yang mengklaim pariwisata religi sebagai aset daerah, semuanya menanggung tanggung jawab yang sama, membuktikan bahwa agama mampu mengangkat manusia secara spiritual, serta mampu mendidik manusia untuk hidup berdampingan dengan lingkungannya secara bertanggung jawab dan lestari.

Terkait

Tags: AgamaekologiEkoteologiIslamLingkunganpancasilaPeradaban
Previous Post

Menerapkan Gaya Hidup Minimalis Sebagai Solusi Mengurangi Krisis Ekologis

Next Post

The Green Moral: Menjaga Bumi sebagai Puncak Ketaatan Moral dan Spiritual Manusia 

AdminKS

AdminKS

Kalimahsawa.id hadir atas kesadaran bahwa pluralitas merupakan sesuatu yang tak terelakkan dan bahwa keragaman tak harus menjadi keseragaman. Dalam konteks keindonesiaan, Negara Pancasila merupakan titik temu pemikiran antara keislaman, kemoderenan dan keindonesiaan secara harmonis.

Next Post
The Green Moral: Menjaga Bumi sebagai Puncak Ketaatan Moral dan Spiritual Manusia 

The Green Moral: Menjaga Bumi sebagai Puncak Ketaatan Moral dan Spiritual Manusia 

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  • Tentang Kalimahsawa.id
  • Redaksi
  • Kontak Kami
  • Kirim Tulisan
Contact Person: 085850332866

© 2020 Kalimahsawa.ID - Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial UMS.

No Result
View All Result
  • Report
  • Video
  • Narasi
    • Esai
    • Cerpen
    • Sosok
    • Puisi
  • Ulûm ad-Dîn
    • Akhlak
    • Tafsir
    • Filsafat
    • Ibadah
  • Risalah
    • Khutbah
    • Doa
    • Kata Bersama
    • Muslimah
  • Kirim Tulisan

© 2020 Kalimahsawa.ID - Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial UMS.