KALIMAHSAWA.ID, SIDOARJO – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Sidoarjo telah melakukan diskusi dan kajian di tengah fenomena hiruk pikuk perpolitikan negeri ini, dan menyatakan sikap mosi tidak percaya terhadap arah kebijakan ekonomi dan legislasi nasional hari ini. Melalui kajian literatur mendalam yang digelar hari ini, IMM Sidoarjo menyoroti akumulasi krisis berupa meroketnya harga BBM non-subsidi, runtuhnya stabilitas moneter, dan pengesahan kilat undang-undang yang dinilai mencederai semangat reformasi sipil pada 11 Juni 2026.
Kebijakan sepihak pemerintah menaikkan harga Pertamax RON 92 secara drastis menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 menjadi Rp17.000 per liter dinilai memicu efek domino bagi daerah penopang seperti Sidoarjo. Kenaikan biaya energi ini langsung mengerek inflasi logistik pangan di Pasar Larangan dan Pasar Krian, serta memicu migrasi konsumsi massal yang menyebabkan antrean panjang dan kelangkaan Pertalite di berbagai SPBU strategis seperti di kawasan Jenggolo dan Taman.
Menanggapi hantaman ekonomi tersebut, M. Masy’al Diya’ulhaq, S.Pd. selaku Ketua Bidang Organisasi PC IMM Sidoarjo memberikan pernyataan tegas mengenai kenaikan harga BBM:
“Kenaikan harga Pertamax secara mendadak ini adalah bukti nyata hilangnya kepekaan sosial pemerintah. Alih-alih merumuskan jaring pengaman fiskal yang kreatif, pemerintah justru melempar seluruh beban kegagalan pasar global langsung ke pundak rakyat kelas menengah ke bawah. Di Sidoarjo, dampak migrasi konsumen ke Pertalite sudah memicu kepanikan dan kelangkaan di akar rumput. Struktur internal organisasi IMM Sidoarjo dari tingkat cabang hingga komisariat di seluruh universitas kini dikonsolidasikan secara total untuk mengawal dan mengadvokasi jeritan ekonomi masyarakat ini.” ujarnya
Di saat yang sama, stabilitas moneter nasional kian rapuh dengan tren pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang berimbas langsung pada ancaman gelombang PHK massal buruh industri di Sidoarjo akibat membengkaknya biaya impor bahan baku industri manufaktur. Ketimpangan ini diperparah oleh disahkannya Revisi UU Polri oleh DPR RI pada Selasa, 9 Juni 2026 kemarin yang memuat pasal-pasal kontroversial terkait dwifungsi jabatan sipil bagi aparat aktif.
Merespons dua isu krusial tersebut, Satria Buana Putra, S.T. selaku Ketua Umum PC IMM Sidoarjo menyampaikan kritik tajamnya:
“Negara saat ini sedang mengalami disorientasi prioritas yang sangat akut. Ketika Rupiah terus terdepresiasi dan membuat biaya bahan baku industri di sektor manufaktur Sidoarjo membengkak hingga mengancam nasib ratusan ribu buruh lokal dari jerat PHK, elite politik di parlemen justru sibuk memikirkan perpanjangan masa jabatan dan konsolidasi kekuasaan lewat pengesahan Revisi UU Polri. Ini adalah pengkhianatan nyata terhadap supremasi sipil dan amanat reformasi 1998. IMM Sidoarjo menuntut dengan tegas agar elite penguasa kembali fokus mengurus stabilitas ekonomi rakyat, bukan sibuk mengamankan instrumen kekuasaan!”
Rentetan krisis multidimensi ini menuntut adanya intervensi moral yang kuat dari gerakan pemuda untuk memecah kebuntuan politik di dalam ruang-ruang birokrasi yang mulai tuli terhadap suara publik.
Menutup pernyataan sikap gerakan, M. Dipo Marihdina P., S.Psi. (Kabid KPK PC IMM Sidoarjo) menegaskan pentingnya kesehatan mental gerakan dan ketajaman psikologis massa agar tidak jatuh ke dalam arus ketidakpedulian:
“Kondisi negara yang sedang karut-marut hari ini adalah ujian bagi integritas mahasiswa. Kaum intelektual tidak boleh dan tidak punya hak untuk bersikap apatis atau sekadar menjadi penonton pasif di tengah kesengsaraan rakyat mustadh’afin. Menolak peduli di saat negara sedang salah arah adalah bentuk kejahatan akademik. Kajian literatur yang kami lakukan hari ini bukan sekadar pemenuhan formalitas ruang diskusi, melainkan bahan bakar intelektual yang wajib kami konversi menjadi gelombang tekanan massa di atas aspal jalanan. IMM Sidoarjo akan tetap konsisten mengalirkan kesadaran kritis ini demi menjaga hak-hak rakyat yang terampas.”tegasnya dalam menutup pernyataan ini
Melalui rilis pers ini, PC IMM Sidoarjo menyatakan akan segera mengonsolidasikan seluruh kadernya untuk turun ke jalan menuju Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo demi menuntut pemulihan daya beli lokal, perlindungan buruh dari PHK, serta penyampaian penolakan terhadap pasal-pasal bermasalah di dalam UU Polri yang baru disahkan.
Billahi fii sabililhaq, fastabiqul khairat.
Kontributor: Dipo
