Sabtu, November 21, 2026
Kalimahsawa.ID
  • Report
  • Video
  • Narasi
    • Esai
    • Cerpen
    • Sosok
    • Puisi
  • Ulûm ad-Dîn
    • Akhlak
    • Tafsir
    • Filsafat
    • Ibadah
  • Risalah
    • Khutbah
    • Doa
    • Kata Bersama
    • Muslimah
  • Kirim Tulisan
No Result
View All Result
  • Report
  • Video
  • Narasi
    • Esai
    • Cerpen
    • Sosok
    • Puisi
  • Ulûm ad-Dîn
    • Akhlak
    • Tafsir
    • Filsafat
    • Ibadah
  • Risalah
    • Khutbah
    • Doa
    • Kata Bersama
    • Muslimah
  • Kirim Tulisan
No Result
View All Result
Kalimahsawa.ID
No Result
View All Result

Board of Peace: Balfour Kedua atau Peluang Kemerdekaan Palestina?

Muhammad Imadudin Nasution by Muhammad Imadudin Nasution
Februari 5, 2026
in Esai, Narasi
0
Board of Peace: Balfour Kedua atau Peluang Kemerdekaan Palestina?
17
SHARES
98
VIEWS

Oleh: Muhammad Imadudin  Nasutioni (Dosen Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon)

Deklarasi Balfour, Zionisme, dan Israel

Tidak bisa hilang dari ingatan kita bagaimana Deklarasi Balfour pada 1917 menegaskan hak Bangsa Yahudi untuk memiliki sebuah tanah air merdeka di wilayah Palestina. Perlu diingat pula bahwa di masa itu, Inggris juga menjanjikan kemerdekaan bangsa-bangsa Arab dari Imperium Turki Usmani. Sejumlah negara baru muncul di bekas wilayah kedaulatan Imperium Turki Usmani di Dunia Arab, seusai Perang Dunia I hingga memasuki dekade 1950-an. Mandat Inggris atas Palestina berlaku efektif pada 29 September 1923 sampai 15 Mei 1948.

TulisanTerkait

Ketika Jari Kehilangan Adab di Ruang Digital

Dialektika Ekologi Dan Nalar Baru Cara Pulihkan Hutan

Menjadi Seseorang di Tengah Ketakutan: Menemukan Makna Tanggung Jawab melalui Nilai-Nilai Profetik

Deklarasi Balfour diumumkan pada penghujung Perang Dunia I untuk menegaskan komitmen Inggris terhadap cita-cita gerakan Zionisme untuk mendirikan sebuah negara Yahudi. Tidak banyak penolakan ataupun keberatan dari pihak gerakan nasionalis Pan-Arabisme atas pernyataan Inggris tersebut. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya resistensi ketika sejumlah besar imigran Yahudi dari luar wilayah Syam (Levant) berangsur datang dan membuka pemukiman di Palestina. Sejak permulaan Mandat Palestina sendiri, rencana pendirian negara Yahudi di Palestina memang sudah mengalami setidaknya sedikit perlawanan. Catatan sejarah ini tidak boleh kita abaikan.

Gerakan Zionisme sendiri membawa cita-cita kepulangan diaspora Yahudi ke tanah kelahiran bangsa mereka. Nama Zion diambil dari Bukit Zion yang menjadi salah satu landmark penting Yerusalem di Palestina, satu dari beberapa situs suci Yahudi di wilayah tersebut. Kedaulatan bangsa Yahudi di Palestina baru kemudian hadir setelah tahun 1930. Sebelumnya, gerakan Zionisme hanya menginginkan sebuah tanah air atau kampung halaman yang bersifat legal formal dalam kerangka etnonasionalisme mereka, bukan menuntut sebuah negara bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh.

Negara Israel berdiri pada 1948 dan melebarkan wilayahnya, menyisakan Tepi Barat dan Gaza sebagai wilayah Palestina. Tidak ada kedaulatan bagi sebuah negara bangsa bernama Palestina. Saat ini, wilayah Palestina diperintah oleh Otoritas Nasional Palestina, bukan sebuah pemerintahan negara berdaulat. Singkatnya, bangsa Palestina menginginkan kemerdekaan dan kedaulatan di wilayah Tepi Barat dan Gaza, termasuk Kota Yerusalem. Klausul itulah yang menjadi sumber konflik panjang sejak berdirinya Israel hingga hari ini.

Serangan 7 Oktober 2023 yang dilancarkan Hamas atas Israel bukanlah sebuah serangan tanpa alasan. Hamas yang memegang kendali di Gaza merasa perlu untuk membela diri atas penderitaan bangsa Palestina selama ini. Klaim itulah yang terus digaungkan oleh kelompok-kelompok bersenjata di Palestina dan di Timur Tengah umumnya, yang membenarkan serangan terhadap pemerintahan pendudukan Israel. Israel diyakini tidak berhak untuk berdiri sebagai negara berdaulat di wilayah Palestina.

Pemerintah Israel merasa perlu untuk membalas serangan tersebut dan membebaskan sandera yang ditawan oleh pasukan Hamas di Gaza. Mereka berdalih menggunakan hak membela diri dan memerangi terorisme. Akan tetapi, sama juga seperti serangan-serangan Israel sebelumnya atas Gaza, dunia dipastikan mengutuk serangan tersebut, menyebutnya sebagai genosida, dan mengecam tindakan Israel di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pola ini telah terjadi berkali-kali dan terus-menerus selama puluhan tahun. Tidak terdapat tanda-tanda adanya upaya serius menghentikan perang dan menciptakan perdamaian abadi di wilayah Palestina. Solusi Dua Negara yang diajukan dan secara global nampak diterima pun tak kunjung terealisasi hingga detik ini.

Rencana Trump untuk Gaza atau Imperium Bisnis?

Memasuki tahun 2024 dan 2025, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berkali-kali menyepakati pengakuan kedaulatan sebuah negara Palestina. Upaya pengakuan kedaulatan Palestina tersebut merupakan bagian dari upaya besar untuk mewujudkan perdamaian di kawasan yang telah lama dirundung konflik berkepanjangan. Sayangnya, Amerika Serikat selalu memveto berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik dan penjajahan atas bangsa Palestina.

Di tengah perdebatan yang terus mengalami kebuntuan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengajukan sejumlah usulan (kembali) tentang bagaimana Gaza dapat dibangun dan distabilkan. Trump menyampaikan sejumlah usulan yang antara lain mendorong pada adanya deradikalisasi dan demiliterisasi di Jalur Gaza.

Sejak Januari 2025, Trump sudah menyerukan sejumlah poin penting bagi perdamaian dan rekonstruksi Gaza. Trump juga tercatat tegas menolak rencana Israel di bawah kepemimpinan Netanyahu untuk menganeksasi Jalur Gaza dan Tepi Barat. Menurutnya, perdamaian di Gaza akan terwujud bila pihak Hamas benar-benar bersedia untuk dilucuti dan menerima pemerintahan teknokratik di Jalur Gaza. Ia menyebutnya sebagai deradikalisasi dan demiliterisasi yang bertujuan menciptakan stabilitas politik dan keamanan bersama. Ini menegaskan keberpihakannya pada Solusi Dua Negara yang juga didukung oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pada Januari 2026, Dewan Perdamaian atau Board of Peace dibentuk dan dideklarasikan di Davos, di tengah pertemuan World Economic Forum. Sejumlah negara diundang oleh Trump untuk bergabung ke dalam organisasi perdamaian yang dibentuknya itu. Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, turut menandatangani Piagam Dewan Perdamaian tersebut. Hal ini disebut-sebut sebagai strategi Presiden Prabowo untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina.

Sejumlah kritik menggarisbawahi struktur dan komposisi Dewan Perdamaian yang lebih bersifat elitis dan tidak melibatkan rakyat Gaza dalam prosesnya. Sejumlah pebisnis, politisi, dan diplomat senior dilibatkan oleh Trump dalam dewan tersebut. Kritik lain melihat Dewan Perdamaian Trump lebih sebagai klub eksklusif daripada sebuah organisasi pemerintahan global yang bertujuan pada pembangunan internasional dan perdamaian dunia. Rekonstruksi yang dimaksudkan Trump juga merujuk pada pembangunan kota-kota megah di Gaza, yang meniru Dubai dan Doha sebagai kiblat tata ruang dan perencanaan wilayah.

Penolakan sejumlah negara untuk bergabung ke dalam Dewan Keamanan juga perlu diperhatikan. Ada sinyal imperialisme korporat yang ditangkap oleh pemerintahan negara-negara Eropa yang menolak bergabung. Keterlibatan menantu Trump, Jared Kushner, seorang pebisnis Yahudi Amerika, juga menunjukkan ambisi bisnis daripada keinginan untuk mewujudkan perdamaian abadi. Perlu diperhatikan bahwa bisa saja model imperialisme korporat yang dibangun diam-diam oleh Trump dapat meruntuhkan konsepsi kedaulatan negara bangsa yang diakui oleh hukum internasional hari ini.

Saya sengaja menggunakan istilah imperialisme korporat untuk merepresentasikan sejumlah deskripsi atau pemahaman yang beredar di jagat maya. Bagaimana Kepresidenan Trump Kedua banyak melibatkan kalangan selebritas dan konglomerat kelas dunia menunjukkan adanya tendensi pemberian ruang kedaulatan (baca: kekuasaan) pada kelompok korporat yang berorientasi profit dalam negara demokrasi.

Retorika ekspansionis Trump menunjukkan pula keberpihakannya secara terang-terangan terhadap sejumlah imperium bisnis, termasuk miliknya, untuk dapat terlibat dalam pengambilan kebijakan. Bahkan bisa saja, ia akan menjadikan wilayah konflik seperti Gaza sebagai lahan bebas untuk mendirikan sebuah kawasan megapolitan besar sekelas Dubai, Doha, atau mungkin Las Vegas atau Los Angeles. Bisa dibayangkan bagaimana kesenjangan sosial yang akan terwujud jika Gaza menjadi seperti Dubai atau Los Angeles.

Partisi Harga Mati

Terlepas dari sejumlah kritik terhadap usulan dan kemudian deklarasi Trump untuk mendirikan Dewan Perdamaian dan alat kelengkapannya, perlu saya sampaikan fakta telanjang sikap Indonesia dalam kerangka Politik Bebas Aktif. Sesuai dengan Pembukaan UUD NRI 1945, Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan merupakan hak semua bangsa. Semua artinya tanpa terkecuali dan tanpa adanya penafian atas kemerdekaan negara bangsa yang sudah efektif berlaku selama puluhan tahun, sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua.

Indonesia sudah cukup lama menyatakan dukungan terhadap Solusi Dua Negara atas masalah Palestina dan Israel. Perlu diingat bahwa Menteri Luar Negeri Ali Alatas juga pernah menyampaikan bahwa bila Israel mau mengakui kedaulatan penuh Palestina, maka Indonesia dapat mengakui kedaulatan Israel. Solusi Dua Negara memang artinya mengakui ke dua negara sama-sama berdaulat dalam koeksistensi satu sama lain, bukan hanya ada Palestina ataupun hanya ada Israel.

Di sini, Indonesia secara prinsip tidak bisa berpihak atau mendukung Hamas dengan sepak terjangnya. Analogi yang menempatkan Hamas seperti TNI jelas cacat logika. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Revolusi Kemerdekaan Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh Negara Republik Indonesia secara resmi dan legal. Adapun Hamas merupakan salah satu faksi politik setara dengan Fatah dan lain-lain yang bertarung dalam percaturan politik di Palestina.

Hamas, Fatah, dan sejumlah faksi atau partai politik di Palestina memang memiliki sayap-sayap militer yang sebetulnya menandingi organisasi militer dan kepolisian resmi Otoritas Nasional Palestina. Artinya, pemimpin Hamas tidak setara dengan Jenderal Besar Sudirman. Begitu pula dengan pemimpin Fatah, tidak bisa begitu saja disamakan dengan sosok seorang Bung Karno dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan bergabung ke dalam Dewan Perdamaian besutan Presiden Trump. Hal ini disebut-sebut sebagai salah satu strategi diplomasi yang bertujuan untuk memastikan cita-cita kemerdekaan Palestina. Keterlibatan Indonesia diharapkan mampu menekan sejumlah negara, terutama pemegang Hak Veto Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk memastikan koeksistensi Negara Palestina yang berdaulat bersama Negara Israel dalam bingkai “taman sarinya bangsa-bangsa”, persis apa yang disampaikan Bung Karno dalam Pidato Lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945 silam.

i Merupakan opini pribadi dan bukan mewakili pendapat resmi institusi

Editor: Rafidah Azis

Terkait

Tags: ImperialismeKorporatIsraelPalestinaopiniPalestinaTrump
Previous Post

Hobi Adalah Investasi Diri Bukan Buang Waktu

Next Post

Mahasiswa KKN-Dik UMS Gelar Sosialisasi Pemulasaran Jenazah dan Program Infaq di Wonogiri

Muhammad Imadudin Nasution

Muhammad Imadudin Nasution

Next Post
Mahasiswa KKN-Dik UMS Gelar Sosialisasi Pemulasaran Jenazah dan Program Infaq di Wonogiri

Mahasiswa KKN-Dik UMS Gelar Sosialisasi Pemulasaran Jenazah dan Program Infaq di Wonogiri

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  • Tentang Kalimahsawa.id
  • Redaksi
  • Kontak Kami
  • Kirim Tulisan
Contact Person: 085850332866

© 2020 Kalimahsawa.ID - Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial UMS.

No Result
View All Result
  • Report
  • Video
  • Narasi
    • Esai
    • Cerpen
    • Sosok
    • Puisi
  • Ulûm ad-Dîn
    • Akhlak
    • Tafsir
    • Filsafat
    • Ibadah
  • Risalah
    • Khutbah
    • Doa
    • Kata Bersama
    • Muslimah
  • Kirim Tulisan

© 2020 Kalimahsawa.ID - Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial UMS.