Oleh: Mohammad Dani Anwar (Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Gresik)
Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 November 1912 M di Yogyakarta. Organisasi ini merupakan representasi pergerakan Islam modernis terbesar di Indonesia hingga saat ini. Kelahiran organisasi ini didorong visi tajdid atau pembaruan dalam dua aspek krusial bagi bangsa. Pertama adalah purifikasi teologis untuk membersihkan praktik keagamaan dari sinkretisme dan takhayul. Aspek kedua adalah respons sosial-intelektual terhadap tantangan modernisasi dan kolonialisme Barat.
Muhammadiyah memposisikan diri sebagai gerakan Islam yang berorientasi pada aksi nyata bagi umat. Gerakan ini menerjemahkan surat Al-Ma’un, yaitu kewajiban membantu kaum lemah, menjadi program sosial terstruktur. Kontribusi bagi NKRI bersifat multidimensional, terstruktur, serta berkelanjutan bagi kemajuan. Esai ini akan menguraikan tiga pilar kontribusi utama Muhammadiyah yang menjadikannya fondasi utama NKRI. Pilar tersebut adalah peran historis, infrastruktur sosial, dan penegasan ideologi kebangsaan.
Jalur perjuangan Muhammadiyah di masa kolonial dikenal secara luas sebagai Jalan Kebudayaan atau cultural politics. Mereka memilih membangun infrastruktur sosial dan intelektual sebagai modal utama kemerdekaan. Pendirian sekolah, panti asuhan, dan klinik adalah aksi protes diam-diam terhadap ketidakadilan kolonial. Ini merupakan investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi terdidik yang mampu memimpin bangsa.
Sekolah Muhammadiyah menyuntikkan semangat patriotisme anti-kolonialisme secara halus melalui pendidikan modern. Hal ini mematahkan stigma bahwa sekolah Islam identik dengan gaya tradisionalisme semata. Dari lembaga-lembaga ini lahir kader yang berperan aktif di pergerakan nasional di berbagai lini organisasi. Tokoh besar seperti Jenderal Soedirman adalah bukti nyata produk pendidikan kader Muhammadiyah. Tokoh lain seperti Kasman Singodimedjo, menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) saat revolusi. Ia adalah aktivis pemuda Muhammadiyah yang sangat berpengaruh dalam periode awal berdirinya negara.
Peran Muhammadiyah dalam pendirian negara mencapai puncaknya melalui keterwakilan kader di lembaga BPUPKI. Tokoh sentral dalam proses perumusan ini adalah Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Umum kelima pimpinan pusat Muhammadiyah (1942 – 1953). Kehadiran Ki Bagus memastikan aspirasi Islam modernis terakomodasi dalam perumusan dasar negara dan UUD.
Kontribusi paling signifikan terletak pada keputusan kenegarawanan terkait Piagam Jakarta. Setelah frasa tujuh kata dalam Piagam Jakarta ditentang, Muhammadiyah mendukung penghapusan kalimat tersebut. Keputusan ini menunjukkan kearifan politik yang luar biasa demi menjaga keutuhan Indonesia. Muhammadiyah memilih mengorbankan kepentingan ideologis parsial demi tercapainya konsensus nasional yang utuh. Sikap ini akhirnya meletakkan fondasi bagi berkembangnya Islam Sipil Moderat di Indonesia.
Kontribusi kasat mata lainnya adalah jaringan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang dijalankan secara profesional. AUM adalah implementasi teologis ajaran al-Ma’un berbasis prinsip al-mu’awwanah. Jaringan amal usaha ini secara efektif meringankan beban negara dan menjamin pemenuhan hak dasar warga. Muhammadiyah kini menjadi salah satu penyedia layanan pendidikan non-pemerintah terbesar dunia.
Statistik menunjukkan organisasi ini mengelola puluhan ribu lembaga pendidikan dari tingkat TK hingga SMA. Yang paling menonjol adalah Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) yang masif. PTMA yang berjumlah lebih dari 170 unit tersebar di seluruh provinsi Indonesia sebagai pusat riset. Kehadiran PTMA di daerah terpencil menjadi motor penggerak pembangunan dan pemerataan pendidikan. Upaya ini mendukung agenda nasional dalam pengentasan kemiskinan berbasis pengetahuan bagi seluruh rakyat.
Di bidang kesehatan, Muhammadiyah mengoperasikan ratusan Rumah Sakit dan Klinik PKU. Jaringan kesehatan ini menjadi second line of defense bagi sistem pertahanan kesehatan nasional kita. RS PKU dikenal memberikan pelayanan terjangkau melalui program BPJS bagi jutaan pasien setiap tahun. Selama pandemi COVID-19, dikerahkan 116 RS dan ratusan klinik untuk menjadi fasilitas rujukan utama.
Kesigapan ini menunjukkan komitmen pelayanan kemanusiaan universal yang melampaui batas identitas. Peran dalam situasi krisis juga sangat vital melalui Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC. MDMC selalu menjadi organisasi sipil pertama yang hadir di lokasi bencana besar di Indonesia.
Di tengah tantangan radikalisme, peran Muhammadiyah sebagai penjaga ideologi kebangsaan menjadi sangat krusial. Organisasi ini secara resmi mempromosikan model Islam Wasathiyah yang inklusif. Ideologi Islam Jalan Tengah ini didasarkan pada tiga prinsip utama: Tawassuth, Tawazun, dan I’tidal.
Pola ini menjadi penangkal efektif terhadap gerakan ekstremisme yang merusak kohesi sosial. Muhammadiyah mengajarkan bahwa kesalehan individu harus diterjemahkan menjadi kesalehan sosial dan politik. Umat diajak untuk ikut aktif membangun negara sebagai bagian dari manifestasi iman mereka.
Untuk mengakhiri dikotomi Islam dan Negara, dirumuskan konsep Darul Ahdi wa Syahadah yang sangat progresif. Darul Ahdi menegaskan Indonesia adalah negara sah atas perjanjian luhur para pendiri. Muhammadiyah terikat secara moral dan konstitusional untuk menjaga Pancasila serta UUD 1945 secara utuh. Sementara itu, Darul Syahadah adalah penegasan kewajiban warga untuk memberi kesaksian. Kesaksian tersebut berupa pengabdian, kritik konstruktif, dan perjuangan mewujudkan negara yang adil makmur. Konsep ini memberikan landasan teologis kokoh bagi nasionalisme warga Muhammadiyah.
Muhammadiyah adalah fenomena sosiologis dan teologis yang telah melampaui usianya lebih dari satu abad. Kontribusinya terhadap NKRI sangat sistematis, menjadikannya bukan sekadar mitra, tapi pilar. Komitmen historis membentuk dasar negara inklusif menjadi bukti nyata cinta mereka terhadap tanah air. Pembangunan infrastruktur melalui jaringan AUM juga menjamin hak hidup layak bagi rakyat.
Penguatan ideologi Islam Wasathiyah menjamin persatuan di tengah kemajemukan bangsa yang sangat beragam. Muhammadiyah menjamin pembangunan bangsa didasarkan pada prinsip kemanusiaan dan keadilan. Ketaatan beragama yang berkemajuan adalah identik dengan cinta tanah air dalam pandangan Muhammadiyah. Seluruh elemen ini mengukuhkan posisinya sebagai penjaga abadi kedaulatan Republik Indonesia.
Editor: Dwi Kurniadi
