KALIMAHSAWA.ID, SURAKARTA – Merespon pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional, IMM Sukoharjo bersama PMII Pabelan UMS dan HMI Ahmad Dahlan 1 mengadakan dialog kebangsaan dengan mengusung tema “Rekonstruksi Legitimasi Kekuasaan: Menimbang Kembali Peran Soeharto dalam Narasi Pahlawan Nasional”, yang dilaksanakan pada Kamis (20/11/25).
Selaku moderator, Oyan menyampaikan harapan dilaksanakannya acara tersebut, yaitu menjadi jawaban bagi kebingungan-kebingungan terhadap keputusan pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional.
“Mungkin dari kita masih cukup bingung terhadap sikap seperti apa yang harus kita bawa dalam merespon persoalan ini, dengan pemateri yang ada diharapkan bisa menjadi jawaban bagi teman-teman dalam kebingungan-kebingungan yang dihadapi mengenai persoalan ini,” ujarnya.
Pemantik pertama, Aria Gumilang, mengupas proses naiknya Soeharto melalui Supersemar dan dinamika MPRS. Ia membahas tindakan politik Soeharto yang dilegalkan dengan membuat undang-undang terlebih dahulu terkait tindakannya. Berbeda dengan Soekarno yang melakukan suatu tindakan kemudian membuat undang-undang yang melegalkan tindakannnya tersebut.
Ia juga membahas narasi pembangunan yang digunakan Soeharto. Menurutnya istilah “pembangunan” yang digunakan Soeharto dijadikan sebagai alat legitimasi dalam melaksanakan tindakannya.
“Memang ia sebenarnya ada jasa dalam pembangunan Indonesia, meskipun akhirnya melahirkan banyak ketimpangan dan kejahatan-kejahatan yang ia buat jauh lebih besar,” ungkapnya.
Pemantik kedua, Ahmad Hakim Maulana, memaparkan bahwa menjadinya Soeharto sebagai bapak pembangunan terdapat banyak kasus-kasus dan nepotisme dibelakangnya yang belum diusut hingga kini.
“Walaupun Soeharto menjadi bapak pembangunan, dibelakangnya terdapat banyak kasus-kasus nepotisme yang sampai sekarang belum diusut,” paparnya.
Ia juga menyampaikan bahwa upaya pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional pernah dilakukan pada tahun 2007 dan 2014, namun terdapat undang-undang yang menghalanginya.
Pemantik ketiga, Muhammad Zein, menyampaikan kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang yang dijadikan pahlawan nasional. Diantaranya dilihat dari keteladanan moral, integrasi moral, dan perjuangan serang makhluk. Ia juga menjelaskan karakteristik politik etnis yang dihubungkan dengan konsep filsafat oleh Immanuel Kant. Konsep tersebut membahas bagaimana melihat seseorang melakukan sesuatu apakah berdasarkan dengan kewajiban atau formalitas belaka.
Selain dari pemantik, Hasan Abiyyu Abdullah selaku peserta diskusi juga menyampaikan pendapatnya bahwa ilmu pengetahuan dikuasai oleh siapa yang memerintah pada saat itu, begitu pula sejarah yang dalam penulisannya ada ditangan yang berkuasa pada saat itu.
“Siapa yang memegang ilmu pengetahuan maka ialah yang memegang kekuasaan, jika kita relevansikan pada masa itu kekuasaan ada ditangan Soeharto yang mana golkar merupakan partainya sendiri, sehingga golkar dapat mengendalikan ilmu pengetahuan itu sendiri,” jelasnya.
Eky Mu’amar, selaku peserta diskusi juga mempersoalkan siapa yang jujur dalam menulis sejarah. Menurutnya, banyak hal-hal yang tidak dicantumkan atau dikurangkan dalam penulisan sejarah.
“Permasalahannya, dalam penulisan sejarah itu siapa yang dapat dipercaya? Sejarah itu yang bisa diolah dipilih sesuai dengan keinginan mereka, keinginan rezim, lagi-lagi,” ujarnya penuh antusias.
Di penghujung diskusi, para peserta tampak antusias dalam menyampaikan pandangan pandangan mereka mengenai penganugerahan gelar pahlawan kepada Soeharto dengan melihat sejarah-sejarah yang ada.
