Oleh: Anas Asy’ari Nashuha
Ada ironi mendasar yang belum juga diselesaikan pemerintah Indonesia. Kenyataan ini menyangkut hak hidup para pekerja yang menggantungkan hidupnya pada kemajuan teknologi yang menawarkan fleksibilitas dan akses komunikasi begitu cepat, sehingga berdampak pada melonjaknya minat para pekerja lepas atau sering disebut freelancer yang masif terjadi. Relasi kerja yang timpang dan kehadiran negara yang gagal melindungi mereka dari eksploitasi yang berlindung di balik frasa “kemitraan” yang ditawarkan platform membuat para pekerja terperangkap dalam praktik perbudakan modern. Upah rendah, jam kerja panjang, dan tak ada perlindungan seperti pensiun, jaminan kesehatan, dan jaminan kecelakaan kerja menjadi persoalan serius. Kehadiran pemerintah bagi pekerja lepas dan gig economy mesti segera dilakukan dengan menata regulasi yang tepat dan berkeadilan bagi hak-hak pekerja.
Gig economy dan perubahan sosial
Perubahan cepat ekonomi digital melahirkan berbagai pekerjaan baru yang menawarkan efisiensi dan efektivitas, yang kemudian menuntut lahirnya pekerjaan baru yang disebut gig economy. Menurut BBC, gig economy adalah kumpulan tenaga kerja yang bekerja dengan sistem kontrak jangka pendek atau sebagai freelancer. Hal ini berbeda dengan konsep bekerja dalam lingkungan konvensional yang biasanya bersifat permanen dengan jam kerja yang tetap. Dampak dari pekerja lepas yang tidak diatur oleh hukum telah mengubah perilaku sosial masyarakat yang kini lebih tertarik dengan pekerjaan fleksibel dan efisien.
Pemerintah mesti bertindak menyoroti problematika yang ada. Para pengguna ojek online seperti Grab, Gojek, dan Maxim, serta berbagai pekerja lepas yang bekerja di bawah perusahaan, belum juga memiliki status yang pasti sebagaimana hak pekerja yang seharusnya dimiliki, seperti jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan jaminan keamanan para pekerjanya. Dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional, pekerja gig economy tidak diakui sebagai pekerja formal, tetapi diklasifikasikan sebagai mitra atau kontraktor independen.
Dengan bersembunyi di balik istilah “mitra” mengakibatkan hilangnya hak-hak dasar seperti jaminan sosial, hak cuti, dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja sepihak. Kondisi ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan sosial dalam hukum ketenagakerjaan, tetapi juga menimbulkan risiko eksklusi sosial bagi pekerja digital. Pemerintah melalui perlindungan hukum pekerja saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Dampak yang sangat berbahaya akibat kekosongan hukum bagi para pekerja gig economy bukan hanya terkait jaminan sosial dan kesehatan. Lebih dari itu, meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang marak terjadi menjadikan para pekerja ini beralih profesi secara besar-besaran menjadi pekerja lepas yang menawarkan fleksibilitas dan efisiensi. Dilema ini berbanding terbalik dengan narasi bonus demografi yang sering diucapkan pemerintah dalam menyongsong 2045 dengan sebutan generasi emas.
Mengangkat martabat manusia
Dengan kacamata Michel Foucault dalam kerangka teori biopolitiknya, situasi bangsa yang terjadi menandakan adanya kekuasaan terhadap pekerja freelancer melalui mekanisme yang tersembunyi, sehingga tidak mampu disentuh oleh hukum formal yang mengatur. Hal ini sangat mungkin berdampak pada ketiadaan hukum serta pengendalian dan pengawalan yang berada di luar hukum formal, yang lebih jauh lagi dapat mengancam hilangnya martabat manusia. Begitu juga Mahfud MD telah mengingatkan bahwa setiap hukum dan kebijakan publik harus mempertimbangkan dan menghormati martabat manusia yang adil dan bermartabat.
Sebagaimana akibat kekosongan hukum terhadap hilangnya martabat manusia, mengembalikan marwah pemerintah yang berkeadaban mesti dihadirkan melalui segala bentuk revisi perundang-undangan. Sejauh ini, tindak lanjut dari RUU Pekerja Gig Economy belum juga masuk ke dalam revisi UU Ketenagakerjaan. Nasib para pekerja gig kian ditangguhkan, rawan pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa jaminan sosial dan kesehatan.
Dalam Pasal 88 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 disebutkan, “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.” Menagih janji konstitusi adalah hak setiap warga negara, maka DPR RI mesti segera bertindak terhadap hak hidup layak bagi pekerja lepas dan gig economy.
Editor: Rafidah Azis