Oleh: Dykasakti Azhar Nytotama
Pembahasan mengenai negara hukum dan pemenuhan hak dasar perlindungan hukum di Indonesia seringkali berpijak pada teks konstitusi, khususnya Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, serta Pasal 28D Ayat (1) yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Namun, penguatan konsep negara hukum juga bisa diperkaya dengan khazanah hukum Islam, terutama melalui pemikiran madzhab Hanafi yang menaruh perhatian besar pada relasi antara hak Allah dan hak hamba.
Dalam pandangan madzhab Hanafi, hak Allah dipahami sebagai hak-hak yang bersifat publik, mengatur kepentingan umum, dan tidak boleh dinegosiasikan oleh individu. Sementara hak hamba diposisikan sebagai hak yang melekat pada diri manusia, bersifat pribadi, dan bisa dituntut secara individual. Distingsi ini bukan sekadar teknis, melainkan mencerminkan filosofi bahwa hukum memiliki dua dimensi: menjaga keteraturan sosial melalui hak Allah, dan melindungi martabat individu melalui hak hamba.
Jika ditarik ke dalam konsep negara hukum, relasi ini memberi kerangka konseptual bahwa hukum negara tidak hanya berfungsi untuk mengatur ketertiban publik, tetapi juga harus menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar individu. Hak Allah identik dengan asas kepastian dan ketertiban yang melekat pada norma hukum, sedangkan hak hamba identik dengan perlindungan hak asasi dan jaminan keadilan bagi setiap warga negara. Dengan demikian, paradigma Hanafi dapat menjadi basis moral dan filosofis dalam menafsirkan prinsip negara hukum di Indonesia.
Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan supremasi hukum, yang pada praktiknya dimaknai sebagai aturan mengikat semua orang tanpa kecuali. Akan tetapi, supremasi hukum tanpa sensitivitas terhadap hak asasi berpotensi melahirkan formalisme kaku. Di sinilah relevansi pemikiran Hanafi: hukum tidak boleh hanya dilihat sebagai instrumen kekuasaan, melainkan harus menimbang dimensi hak hamba yang menjadi dasar keadilan substantif. Negara hukum bukan sekadar negara yang diatur oleh hukum, melainkan negara yang hukum-hukumnya didesain untuk melindungi hak-hak manusia.
Pasal 28D Ayat (1) menegaskan jaminan perlindungan hukum yang adil. Dalam konteks Hanafi, perlindungan ini mencakup dimensi bahwa setiap individu memiliki hak untuk menuntut perlakuan setara di hadapan hukum. Hak hamba, menurut Hanafi, tidak boleh dikorbankan demi kepentingan publik secara semena-mena, karena perlindungan individu adalah pondasi bagi keadilan sosial. Dengan kata lain, jaminan konstitusional di Indonesia dapat diperkuat dengan prinsip bahwa perlindungan hak dasar adalah bentuk konkret pemeliharaan hak hamba, sementara pengaturan kepentingan publik melalui regulasi mencerminkan hak Allah.
Menariknya, madzhab Hanafi juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kedua hak ini. Hak Allah yang terlalu dominan bisa menyingkirkan ruang kebebasan individu, sedangkan hak hamba yang dilebih-lebihkan bisa mengabaikan kepentingan umum. Keseimbangan inilah yang sejalan dengan konsep negara hukum modern, di mana hukum hadir bukan hanya untuk mengatur, tetapi juga mengayomi. Dalam konteks Indonesia, keseimbangan ini bisa dipahami sebagai harmonisasi antara kepastian hukum dan keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam konstitusi.
Relevansi pemikiran ini semakin nyata ketika dikaitkan dengan praktik penegakan hukum. Kasus-kasus yang mengabaikan hak warga negara atas keadilan kerap terjadi ketika aparat atau lembaga hukum hanya menekankan sisi kepastian formalistik tanpa menimbang substansi keadilan. Dalam perspektif Hanafi, hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak hamba yang semestinya dijaga oleh negara. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28D Ayat (1) sesungguhnya sudah menegaskan larangan semacam itu, namun penguatan filosofis dari khazanah Islam bisa memperkaya penafsiran yuridis agar tidak terjebak pada legalisme sempit.
Pemikiran Hanafi juga memberi pijakan teoretis bagi konsep perlindungan hukum sebagai hak dasar. Perlindungan hukum bukan hanya hak yang diberikan negara secara positif, melainkan bagian dari kebutuhan dasar manusia yang melekat pada dirinya sebagai makhluk bermartabat. Maka, negara yang menegaskan diri sebagai negara hukum harus memastikan bahwa setiap regulasi, kebijakan, dan tindakan aparat tidak boleh merampas hak dasar warga. Dalam kerangka ini, negara hukum Indonesia sejalan dengan semangat Hanafi yang melihat hukum sebagai sarana menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan individu.
Dengan demikian, analisis atas Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) tidak cukup hanya dengan pendekatan legal-positivistik. Diperlukan penafsiran yang lebih filosofis, memadukan tradisi hukum nasional dengan khazanah hukum Islam. Madzhab Hanafi dengan distingsi hak Allah dan hak hamba menawarkan cara pandang yang relevan: bahwa hukum harus selalu bergerak dalam keseimbangan antara ketertiban sosial dan perlindungan hak individu.
Kontribusi pemikiran ini penting bagi penguatan prinsip negara hukum Indonesia. Pertama, ia menegaskan bahwa supremasi hukum harus selalu dipandu oleh orientasi pada perlindungan manusia. Kedua, ia menekankan bahwa jaminan perlindungan hukum yang adil bukan hanya klaim konstitusional, tetapi juga kewajiban moral dan teologis. Ketiga, ia memberi alternatif paradigma bahwa hukum Islam dan hukum negara bisa saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan substantif.
Akhirnya, pemahaman relasi hak Allah dan hak hamba menurut madzhab Hanafi dapat menjadi fondasi untuk memperkuat praktik negara hukum di Indonesia. Dalam konteks konstitusi, hal ini memperkaya penafsiran Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) sehingga negara hukum tidak hanya dipahami secara prosedural, tetapi juga substantif, yakni sebagai negara yang menjamin perlindungan hak dasar setiap warganya.
Editor: Astyra Gita Kinanti
