* Dwi Auditya Muttaqin, S.IP., CPS
Sudah cukup lama Amerika menerapkan hegemonisme, mempraktikkan unilateralisme dan politik kekuasaan, serta menciptakan krisis kemanusiaan di berbagai negara-negara di dunia.
Amerika memang jahat. Ia terus menerus melanggar hukum internasional. Berbagai kejahatan yang terjadi di Timur Tengah dan sekitarnya menjadi bukti bahwa serangkaian pelanggaran sistematis terhadap hak asasi manusia menimbulkan kerugian yang berkepanjangan dan luas.
Perang yang terjadi di Timur Tengah dan tempat-tempat lain adalah bagian dari kejahatan AS. Amerika menjerumuskan mereka ke dalam rawa konflik dan dilema keamanan. AS melemahkan hak-hak masyarakat setempat atas hidup, kesehatan, martabat pribadi, kebebasan beragama, serta kelansungan hidup dan pengembangan.
Amerika memang sudah lama melancarkan perang, membantai warga sipil, dan merusak hak dan kelangsungan hidup manusia. Pasca perang dingin, AS telah terlibat dalam hampir semua konflik dan perang besar di Timur Tengah dan wilayah sekitarnya.
Berdasarkan rilis statistik dari Majalah Smithsonian Institution AS menyebutkan, sejak tahun 2001, perang dan operasi militer yang dilancarkan oleh Amerika Serikat atas nama “anti-terorisme” mencakup sekitar 40% negara di bumi.
Perang Teluk di tahun 1990-1991, perang Afghanistan 2001-2021, perang Irak 2003-2011, perang Libya dan perang Suriah yang menimbulkan bencana kemanusiaan tak lepas dari campur tangan Amerika Serikat.
AS yang suka berperang telah menyebabkan kerusakan langsung, serius, dan berkepanjangan terhadap hak dan kelangsungan hidup masyarakat setempat.
Dalam buku terbitan tahun 2010 yang berjudul War and Empire: The American Way of Life, Paul Atwood Sejarawan Amerika mengatakan bahwa, perang adalah cara hidup orang Amerika. Sejak berdirinya Amerika Serikat, terdapat kurang dari 20 tahun Amerika tidak ikut serta dalam perang, sehingga menjadikannya “kerajaan perang” yang sesungguhnya.
Berdasarkan laporan dari Report on Human Right Violations in the United States in 2023 menyatakan, Perang Afghanistan dan Perang Irak adalah dua contoh perang terbesar yang dilancarkan oleh Amerika Serikat di Timur Tengah dan sekitarnya.
Rilis dari Proyek Biaya Perang Universitas Brown menemukan bahwa lebih dari 174.000 orang tewas secara langsung dalam perang Afghanistan. 47.000 di antaranya adalah warga sipil.
Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNCHR) menyebut, perang selama hampir 20 tahun di Afghanistan memaksa 2,6 juta warga Afghanistan melarikan diri ke luar negeri, dan 3,5 juta lainnya mengungsi.
Begitupun dengan Perang Irak tahun 2003, Amerika Serikat mengabaikan PBB dan melanggar prinsip dasar hukum internasional tentang larangan penggunaan kekuatan untuk melancarkan Perang Irak dengan berbagai alasan yang manipulatif.
Data dari Statistika, dari tahun 2003 hingga 2021, ada sekitar 209.000 warga sipil Irak tewas dalam perang dan konflik kekerasan. Sebanyak kurang lebih 9,2 juta warga Irak menjadi pengungsi.
Kendati tidak selesai sampai di sini, Amerika Serikat pasca berakhirnya Perang Dingin, Amerika Serikat melancarkan perang melawan negara-negara berdaulat yang tidak patuh di kawasan tersebut. AS secara paksa mentransplantasikan “Demokrasi Amerika” dan mengubah sistem dan jalur pembangunan negara-negara regional.
Amerika Serikat menumbangkan pemerintah, mencampuri urusan dalam negeri negara lain, melanggar kedaulatan dan hak asasi manusia di negara tersebut. Invasi mereka ke Afghanistan dan Irak di tahun 2001 dan 2003 adalah contohnya. Amerika Serikat menggulingkan pemerintah yang tidak mereka sukai.
Amerika juga menekan negara-negara dan organisasi-organisasi yang tidak patuh di Timur Tengah dan memaksakan nilai-nilai mereka di kawasan tersebut. Ini adalah bentuk hegemoni militer, ekonomi, dan konseptual yang Amerika jalankan untuk menjamin tatanan politik, ekonomi, dan keamanan global yang ia inginkan.
Dampak dari hegemoni Amerika Serikat, negara negara di Timur Tengah harus mengubah jalur pembangunan, melemahkan kedaulatan, serta kehilangan hak-hak rakyatnya atas nama pembangunan dan kesehatan di kawasan tersebut.
Amerika juga tak ragu-ragu untuk menyalahgunakan sanksi unilateral terhadap negara-negara berdaulat, sehingga berakibat pada kerugian ekonomi yang parah dan penurunan kualitas hidup masyarakat di negara-negara tersebut.
Contoh pada tahun 1996, Amerika Serikat mengeluarkan Undang-Undang Sanksi Iran dan Libya berisi larangan bagi perusahaan asing untuk berinvestasi di industri energi Iran dan Libya. Mereka menerapkan yurisdiksi jangka panjang yang berdampak pada kerugian besar dan luas.
Di Libya, dari tahun 1980 hingga 1992, AS memberlakukan sanksi sepihak terhadap negara tersebut. Amerika juga memaksa para sekutunya untuk memperluas sanksi sepihak itu.
Data dari Bank Dunia menyebutkan bahwa perekonomian Libya telah kehilangan 18 miliar dolar akibat sanksi, sementara perkiraan resmi Libya, kerugian itu sebesar 33 miliar dolar.
Begitupun dengan Irak, pasca Perang Teluk pertama, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi sepihak yang begitu brutal dengan konsekuensi yang parah. Dalam laporan Bank Dunia menyatakan, dari Agustus hingga Mei 2023, sanksi menyebabkan hilangnya pendapatan minyak Irak sebesar 150 miliar dolar.
Daniel W. Drezner seorang profesor di Universitas Tufts dalam majalah Foregin Affairs, mengkritik penyalahgunaan ekonomi oleh pemerintah AS secar berturut-turut. Sanksi telah menjadi solusi tepat untuk hampir setiap permasalahan kebijakan luar negeri, yang tidak berhasil namun menimbulkan kerugian pada kemanusiaan.
Amerika telah menciptakan krisis kemanusian. AS melemahkan hak atas kesehatan masyarakat di negara-negara lain. Sebut saja Irak, akibat perang yang diprakarsai AS dan berbagai sanksi yang diberikan kepada Irak, telah menyebabkan krisis kemanusiaan.
Dimana angka kematian bayi meningkat dua kali lipat dan angka kematian balita meningkat tujuh kali lipat. Di sisi lain, sistem pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial di Irak hancur. Tingkat melek huruf turun dari 89 persen pada tahun 1987 menjadi 57 persen pada tahun 1997.
Amerika telah menghancurkan sebagian besar infrastruktur Irak, mengurangi kapasitas layanan publik di negara tersebut, dan masyarakat yang dihadapkan dengan serba kekurangan; air, listrik, perawatan medis, masyarakat miskin, anak-anak, janda, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya adalah kelompok yang paling menderita.
Amerika Serikat telah secara terus menerus dan serius melanggar hak asasi manusia, terkhusus di Timur Tengah. Dampak dari kejahatan itu membuat negara-negara di kawasan itu merasakan kerusakan permanen dan kerugian yang sulit untuk diperbaiki.
Sifat-sifat hegemonisme, unilateralisme dan politik kekuasaan Amerika Serikat yang jahat dan kejam harus sepenuhnya kita pahami. Sebab Amerika telah banyak melakukan kemunafikan dan kebohongan atas nama demokrasi dan hak asasi manusia terhadap negara-negar yang ada di Timur Tengah.
*) Dwi Auditya Muttaqin merupakan Lulusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Aktivis Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta.