Dahulu Presiden pertama Indonesia Soekarno pernah mencetuskan sebuah ide pemindahan Ibu kota negara (IKN) dengan memilih kota Palangkaraya yang terletak di pulau Kalimantan. Ide tersebut dicetuskan oleh Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 yang dimana tanggal tersebut bersamaan dengan pembangunan kota Palangkaraya.
Soekarno melakukan pembangunan kota Palangkaraya dengan ditandai peresmian Monumen Ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan pemindahan Ibu kota Ke Kalimantan menurut Soekarno karena Kalimantan memiliki lokasi yang luas dan strategis karena terbebas dari bencana gempa. bukan hanya sekali Bung Karno menyebutkan pemindahan Ibu kota.
Bung Karno Kembali menyebutkan rancangan pemindahan Ibu kota ke Palangkaraya pada tahun 1965 pada saat seminar TNI-AD I di Bandung. Yang artinya Soekarno sangat Berambisi dalam rancangan pemindahan IKN ke Kalimantan untuk mengenalkan bahwa Indonesia bukan hanya pulau Jawa ,tapi juga Kalimantan.
Modal Anggaran Pembangunan IKN Baru
Saat seminar TNI-AD di Bandung 1945, Presiden Soekarno pernah mengatakan “Mari kita jadikan Jakarta dan Surabaya sebagai kota-kota mati. Kedua kota besar itu bagi saudara-saudara kita di luar Jawa ibaratnya sudah menjadi Singapura dan Hong Kong-nya Indonesia. Modal hanya berpusat di kedua Kota besar itu, dan seolah-olah mengeksploitir daerah-daerah di luar Jawa.”
Dari perkataan Soekarno kita dapat menyimpulkan Pertama, bahwa yang Soekarno mau bukan hanya pulau Jawa saja yang berkembang. Dengan menjadikan pulau di luar Jawa maju maka akan tercipta pemerataan ekonomi. Kedua yang dapat disimpulkan bahwa Jakarta dan Surabaya merupakan sebuah kota maju yang memiliki pusat modal. Maka dari itu untuk pemerataan di luar pulau Jawa perlu modal dari kota maju tersebut.
Lalu apakah Presiden kita yang sekarang berhasil mewujudkan gagasan Soekarno? Presiden kita sekarang yaitu Jokowi berhasil mewujudkan pembangunan Ibu Kota Negara baru yang berlokasi di Kalimantan Timur yang hampir sesuai dengan keinginan Presiden pertama Indonesia. Akan tetapi dalam pembangunan menimbulkan sebuah permasalahan baru yang salah satunya adalah mengambil modal Investor dari pihak asing.
Tujuan dibutuhkan peran Investor asing karena kebutuhan anggaran (IKN) sangatlah mahal yaitu total keseluruhan mencapai Rp 466 triliun , sedangkan pemerintah hanya menganggarkan sebanyak 20% atau Rp 89,4 triliun yang bersumber dari APBN. Dari pengakuan Kementerian Keuangan Isa Rachmawata menjelaskan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk belanja (IKN) telah mencapai Rp 13 triliun per Oktober 2023 dari total alokasi APBN Rp 29,3 triliun pada 2023. Tentu hal ini sangatlah sulit untuk mengejar target kebutuhan anggaran sebesar Rp 466 triliun.
Dalam forum APEC CEO Summit 2023 di California Amerika Serikat. Dalam pidatonya Jokowi mengajak kalangan pembisnis Internasional untuk menarik Investor asing ke Ibu Kota Negara baru. Namun setelah pidato selesai Jokowi di wawancarai oleh wartawan tentang persoalan progres saat ini investasi asing di (IKN).
Jokowi mengatakan “Sampai saat ini belum ada, tapi saya yakin setelah investor di dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat saja nanti pasti akan masuk”. Ia menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada investor asing yang berminat di (IKN).
Ketidakadilan terhadap Pembangunan IKN
Dari sebuah pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru sangat menimbulkan permasalahan Eksternal dan Internal. Mulai dari dampak pembangunan dan modal yang dibutuhkan. Tanpa sebuah pemikiran yang betul-betul matang maka proyek (IKN) hanyalah akan membuat permasalahan baru dan kerugian besar yang ujung-ujungnya proyek besar tersebut akan ditinggallkan.
Anies sebagai capres mengatakan, alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidak tepat. “Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru,” ujar Anies.
Dahulu Jakarta adalah kota kecil yang bisa maju sebagai Ibu kota karena memerlukan waktu yang panjang tanpa harus memasukkan banyak investor asing. Jadi menurut Anies adalah lebih baik membangun (IKN) di sebuah kota kecil yang nantinya seiring berjalannya waktu maka akan berkembang seperti Jakarta. Soekarno juga menginginkan (IKN) pindah ke kota Palangkaraya. Namun realitasnya (IKN) malah di bangun di tengah-tengah hutan yang sangat jarang penduduknya.
Smart forest city yang modern dan ramah lingkungan itulah yang di inginkan dari sebuah Ibu kota negara baru di tengah-tengah hutan, sebuah Ibu Kota yang sangat dirindukan. Namun realitasnya itu adalah sebuah mimpi yang perlu di pikirkan Kembali. Karena selain membutuhkan biaya yang fantastis proyek tersebut akan merusak sebuah Ekosistem alamnya dan penduduknya. Yang mana kita ketahui Kalimantan merupakan sebuah wilayah yang menjadi paru-parunya dunia.
Karena itu kita perlu melindungi sumber oksigen yang saat ini sudah sangat terbatas. Banyak ekosistem yang harus di lindungi seperti satwanya dan hutannya. Bahkan penduduk asli dari Kalimantan bisa-bisa akan tersingkirkan oleh para pendatang. Tentunya hal ini sangat berlawanan dengan persoalan nilai Pancasila dari sila kedua yaitu “Kemanusian Yang Adil dan Beradab”.
Persoalan ini bukan tentang keadilan atas ketimpangan pulau jawa dan luar jawa. Secara nilai sila kedua sangatlah betul bahwa keadilan harus di tegakkan akan tetapi dalam realitasnya sangatlah berbeda. Yang mana dalam realitasnya justru (IKN) di bangun di sebuah hutan dari nol yang memerlukan penebangan lahan yang tentunya secara akal sehat itu akan merusak lingkungan alamnya.
Sungguh Ide yang cermelang bukan, membangun (IKN) di sebuah hutan. Yang Presiden Soekarno mau adalah membangun (IKN) di sebuah kota di Kalimantan walaupun kota tersebut belum maju. Hal itu sudah sangat meminimalisir penembangan hutan. Namun nyatanya sebuah kepintaran mucul dengan mewujudkan pembangunan (IKN) yang di bangun mulai dari nol.
Penulis: Ahsan Ahmad Syarif (Mahasiswa UIN SUNAN AMPEL SURABAYA)