Gangster, sudah tidak asing lagi bagi Masyarakat. Hal ini aksi yang ditunjukan para pemuda yang bergabung menjadi oknum dalam hal kekerasan. Secara Psikologis meraka ingin diakui sebagai manusia yang memiliki eksistensi dengan melakukan Gerakan-gerakan tawuran maupun kekerasan. Dalam hal lain kurangnya perhatian dari orang tua, maka meraka mecari perhatian dengan mengarah kepada problem-problem social.
Esensi manusia yang diciptakan oleh Tuhan untuk berperilaku baik terhadap sesama makhluk. Ketidakrasionalnya akal manusia menganggap hal-hal yang menurutnya tidak penting terhadap kepuasan jiwa sendiri mereka tidak peduli. Maka jiwa eksistensi membuat frontal nafsu-nafsu “hayawaniyah” dan “syaitoniyah” menjadikan resah masyarakat sekitar maupun publik.
Gejolak Kemunculan Gangster
Banyak hal penyebab dari kemunculan gangster dan ini lebih mengarah kepada pemuda remaja. Pemikiran ideologi kapitalisme juga merupakan kemunculan dari gangster, ada beberapa ciri-ciri dari kapitalisme. Pertama, mementingkan diri sendiri atau self interest, kedua penjaminan atas hak milik perseorangan, ketiga kebebasan penuh kepada individu dalam melakukan aktivitas ekonomi, keempat adanya persaingan bebas atau free competation kelima harga sebagai penentu mekanisme pasar atau price system.
Dalam ciri-ciri tersebut Adam Smith menyatakan bahwa sebuah sistem akan menciptakan kesejahteraan. Apabila pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap mekanisme dan kebijakan pasar. Berdasar dari pemikiran ini yang tidak mendukung sistem kepemerintahan dan ingin melakukan aksi sendiri tanpa pemerintah mengawasi akan menimbulkan dampak buruk terhadap suatu negara yang menerapkan hukum di atas segalanya.
Pendidikan pengasah rasional manusia sangatlah penting untuk memberikan kesejahteraan dan meningkatkan civil society. Harapan dari Pendidikan untuk membentuk pemikiran-pemikiran pemuda supaya tidak melakukan Tindakan-tindakan sebagaimana yang dilakukan para gangster.
Dampak dari kurangnya pendidikan muncullah generasi milenial yang frontal. Dengan membawa senjata tajam untuk tawuran dan kekerasan demi dianggap menjadi seorang yang bereksistensi. Orang tua harus mengawasi bagaimana anaknya dalam manjalani pendidikan dengan tinjauan terhadap teman dalam sekolah maupun teman bermain. Dengan demikian perhatian orang tua diperlukan agar Gen Z tidak ada lagi oknum gangster yang meresahkan orang lain.
Pemerintahan baik dalam daerah, kota hingga desa juga melakukan pengawasan kepada masyarakatnya dengan melakukan patroli atau kebijakan tertentu. Pengawasan yang ketat tetapi tanpa mengekang inilah yang akan menjadikan tidak adanya pemuda yang membuat oknum seperti Gangster dan ketenangan Masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Terkadang pemerintah sendiri yang tidak bijaksana. Karena tugas yang di amanahkan menjadi rusak negara ini dengan istilah “kalau tidak ada uang maka tidak bergerak”. Hal inilah pemikiran-pemikiran orang yang dangkal memaksakan untuk masuk kepemerintahan agar mendapat keuntungan yang besar.
Hilangnya Etika Kemanusiaan
Etika merupakan sangat penting penerapannya secara maksimal mungkin dalam diri manusia. Penilaian dalam diri manusia di lihat dari etikanya baik atau buruk, banyak hal meliputi dari etika di antaranya adalah kepatutan. Pada saat ini banyak hal yang memang sesuai antara etika dan hak manusia.
Hukum bagi manusia dalam hal etika lebih mengarah kepada hukum social sedangkan aturan kepada manusia dengan hukum pidana. Dalam bahasa kaum eksistensialis di anggap sebagai kebenaran-kebenararan ekstensial. Maksudnya prinsip-rinsip itu bukan sekedar fakta urusan-urusan eksternal,tetapi prinsip tersebut sangat terkait dengan mengubah hidup dan nasib manusia.
Menurut Imam Khomeini, pada dasarnya ”ilmu pengetahuan benar-benar praktis” dan aspek epistemologinya, atau dalam bahasa filsafat Islam, penyingkapannya (kasyifiyyah) merupakan pendahualuaan bagi perbuatan. Karena itu, tidak ada penegetahuan yang benar-benar tidak terkait dengan perbuatan.
Persoalan etika yang di dalamnya ada bagian kepatutan tidak boleh di anggap remeh oleh sekelompok manusia secara individu karena hal ini akan memberikan efek yang luar biasa bagi orang banyak. Dalam konteks keluarga, anak tentu memiliki orang tuanya. Ketika seorang anak dapat memberikan hal yang positif bagi kehidupan individunya. Maka boleh jadi orang tua dalam hal ini akan berefek untuk pandangan masyarakat kepadanya.
Jauh lebih dari itu, keluarga yang ada orang tersebut akan mendapatkan bagian yang tidak sedikit atas apa yang telah terjadi pada kehidupan seoramg anak. Contoh seorang kyai, beliau sangat mengunggulkan etika kemanusiaan terhadap semua makhluk dengan mencontoh apa yang di ajarkan nabi dari isi Al Qur’an sehingga beliau sangat di hormati oleh orang lain dan menjadi panutan orang. Maksudnya ketika satu sama lain saling menghormati maka tidak adanya perbuatan-perbuatan yang buruk dan menimpa orang lain.
Demikian bahwa hilangnya etika manusia itu karena dirinya sendiri. Sebagai manusia kita harus selalu mengoreksi diri apa tindakan-tindakan yang telah dilakukan, bagaimana menjadi orang yang lebih baik, seperti kata anak milenial “sadar diri, sadar rai, sadar posisi”. Karena perbuatan kita adalah cerminan kehidupan kita ke depannya.
Esensi HAM Konstitusi
Indonesia negara yang besar dan penduduknya banyak,dengan berbagai macam suku, ras, agama dan budaya. Maka Indonesia menerapkan konsep rule of law yaitu hukum merupakan kedudukan tertinggi antara pemerintah dan rakyat. Konstitusi dan HAM di sebut juga dua sisi mata uang koin yang tidak bisa di pisahkan kerena keduanya sangat terikat dalam suatu hukum.
Djokosoetono memintakan perhatian atas makna kontekstual dalam memahami konsep konstitusi sebagai berikut : pertama, konstitusi dalam makna materil, berpaut dengan gekwalificeerde naar de inhoud, yaitu dari struktur inrichting dan fungsi administratie negara. Kedua, konstitusi dalam makna formal, berpaut dengan gekwalificeerde naar de maker, yaitu di titikberatkan pada cara dan prosedur tertentu dari pembuatannya.
Ketiga, konstitusi dalam makna UUD (grondwet) selaku pembuktian, agar menciptakan stabilitas perlu dinaskahkan dalam wujud UUD atau grondwet. Artinya bahwa HAM tidak boleh lebih tinggi dari konstitusi supaya penegakan hukum bisa adil, misalnya seorang membunuh banyak orang dengan alasan HAM maka di beri kebebasan oleh konstitusi, padahal hal ini pelaku sudah terlewat batas dalam kasus tersebut.
Apalagi alasan bahwa pelaku sebagai aparat pemerintah sedangkan rakyat biasa dengan mudahnya di jatuhi hukuman. Inilah yang kurang di perhatikan mengenai sila ke lima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesi”. Penegak hukum seharusnya bisa berijtihad dengan adil bukan hanya sekedar pelaku mempunyai jasa ataupun mempunyai uang karena ini sebuah konstitusi bukan jual beli konstitusi yang merusak tatanan negara dengan konsep negara hukum.
Penulis: Ahmad Mustakim (Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya)