Kalimahsawa.id – Bangsa Indonesia menghadapi problem historiografi. Problem ini merupakan sesuatu yang belum selesai hingga dewasa ini. Banyak sekali yang kita temukan terkait dengan permasalahan ketika menyusun catatan sejarah.
Sudarnoto menyebut bahwa sejarah harus ditulis secara otentik. Dalam teori sejarah ada yang menyebutkan bahwa sejarah itu berulang. Selain itu, sejarah juga tidak cukup dipahami sebagai kumpulan fakta dari berbagai peristiwa. Namun yang lebih penting adalah narasi apa yang bisa diambil dari berbagai peristiwa sejarah tersebut.
“Semua orang tahu bahwa Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan terhadap Belanda. Namun, di mata Belanda, perlawanan Diponegoro dianggap sebagai suatu pemberontakan. Sehingga, makna sejarah sangat tergantung kepada siapa yang melihat. Problem historiografi juga meliputi bagaimana masyarakat membaca peristiwa-peristiwa sejarah yang ada,” ujarnya.
***
Hal ini ia sampaikan dalam Pengajian Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pengajian dengan tema “Muhammadiyah, Pancasila, dan Kemerdekaan Indonesia” ini diselenggarakan secara daring pada Jumat (14/8) malam.
Ia bercerita ketika melakukan riset tentang Ki Bagus Hadikusumo sangat sulit mencari dokumen-dokumen tentang Ki Bagus Hadikusumo.
“Saya menemukan buku kecil berjudul Islam sebagai Dasar Negara. Buku kecil itu adalah teks pidato yang disampaikan Ki Bagus pada sidang BPUPKI. Banyak peneliti yang membahas tentang Piagam Jakarta merujuk ke buku ini,” jelasnya.
Sementara, menurutnya buku lain yang menggunakan bahasa Jawa tidak banyak yang menelaah atau mengutip untuk mengkonstruksi gagasan keislaman Ki Bagus Hadikusumo.
Hal tersebut menandakan masih banyak dokumen-dokumen yang belum diketahui secara umum. “Kajian-kajian ilmiah yang terkait dengan Ki Bagus belum banyak. Artinya, informasi tentang peranan Ki Bagus tidak banyak diketahui,” imbuhnya.
Inilah yang dimaksud dengan problem historiografi secara umum, tidak hanya Ki Bagus. Upaya Muhammadiyah mengajukan tiga tokohnya untuk menjadi pahlawan sempat mengalami kesulitan. Kasman Singodimejo diganjal karena ada catatan bahwa Kasman Singodimejo pernah dipenjara.
***
Namun, Sudarnoto mengatakan bahwa setelah ditelusuri bukti-bukti hukum dan fakta historis, ditemukan catatan bahwa penahanan Kasman bukan tindakan kriminal. Ia dipenjara karena melakukan perlawanan terhadap otoritarianisme Soekarno. Sehingga tidak ada persoalan dengan Kasman Singodimejo.
Menurutnya, di dalam penulisan sejarah, memang ada elemen-elemen politik. Jadi, fakta menjadi hal yang penting untuk dibaca dengan baik. Masyarakat sedang menghadapi perebutan sejarah. Termasuk pengusulan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai pengganti dari tujuh kata dalam Piagam Jakarta.
Maka harus ada kekuatan menuliskan sejarah dengan baik sesuai kaedah-kaedah kesejarahan, sehingga tidak ada ruang pembelokan sejarah. “RUU HIP yang tiba-tiba merujuk pada 1 Juni berarti ingin mengubur fakta-fakta historis penting seperti peristiwa tanggal 22 Juni tentang Piagam Jakarta dan juga 18 Agustus,” tegasnya.
Ia mengaku jika hal ini dibiarkan, maka akan terjadi perampokan sejarah. Karena fakta-fakta sesugguhnya dikubur untuk kepentingan-kepentingan politik. Muhammadiyah misalnya, mempunyai peluang yang sangat besar untuk melakukan riset-riset sejarah dengan memanfaatkan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
“Fakta-fakta sejarah harus dibangun dalam konteks kekinian. Misalnya, kritik yang dilakukan oleh Kasman terhadap otoritarianisme Soekarno menjadi pelajaran yang sangat berharga,” ujarnya.
Bahwa diperlukan pandangan dan pemikiran yang jujur dan diarahkan untuk kemaslahatan bersama. Maka, perilaku kekuasaan yang cenderung otoriter, tidak menghargai prinsip demokrasi, dan tidak peduli dengan keadilan harus menjadi bagian penting dan harus dikritik dengan jujur.
Sejarah dari Ki Bagus, Kasman, dan lain-lain memberikan pelajaran yang penting tentang kejujuran sekaligus secara leluasa melakukan peringatan dan kritik kepada penguasa yang cenderung korup. Indonesia yang dibangun ke depan adalah Indonesia yang bebas dari tindakan-tindakan koruptif, menciptakan sistem kekuasaan yang berkeadilan, sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, dan tidak jumawa.
“Sayangnya, spirit kita bukan spirit memberi, tapi spirit mengambil. Dan ini diperawet dengan sistem politik oligarki yang memungkinkan pemilik modal untuk menguasai negara. Ini adalah penyelewengan yang tidak memberikan perhatian terhadap kemaslahatan bersama,” tutupnya.
Reporter: Yusuf
