Kalimahsawa.id – Muhammadiyah, menjelang tahun 40 an, menunjukkan dinamika yang sangat tinggi sebagai sebuah gerakan Islam. Perkembangan secara nasional juga sangat cepat, terutama setelah Muhammadiyah masuk ke Minangkabau.
Menurut Hajriyanto Y Thohari, Dubes RI untuk Lebanon, pada tahun 1940 Muhammadiyah sudah menjadi gerakan nasional. Muhammadiyah sudah memiliki kepengurusan dan anggota di seluruh wilayah di Indonesia. Sehingga, Muhammadiyah menjadi sangat diperhitungkan pasca Jepang berhasil mengalahkan sekutu.
Ia menyebut Jepang yang baru berkuasa di Indonesia segera tahu mana kekuatan yang hidup dan berakar di masyarakat. Ketika terbentuk empat serangkai, yaitu empat tokoh nasional yang menjadi penghubung antara Jepang dengan masyarakat Indonesia, didalamnya ada tokoh Muhammadiyah. Empat Serangkai terdiri dari Bung Karno, Mas Mansur, Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro.
“Dari situ sudah nampak betapa Muhammadiyah menjadi salah satu representasi kekuatan riil dari bangsa Indonesia. Itu semua menunjukkan bahwa ketokohan-ketokohan pemimpin Muhammadiyah sangat menonjol,” ujarnya.
Hal ini ia sampaikan dalam Pengajian Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pengajian dengan tema “Muhammadiyah, Pancasila, dan Kemerdekaan Indonesia” ini diselenggarakan secara daring pada Jumat (14/8) malam.
Peran Tokoh Muhammadiyah dalam Kemerdekaan
Hajri bercerita bahwa setelah Mas Mansur sangat sibuk di Jakarta, kepemimpinan Muhammadiyah diketuai oleh Ki Bagus. Ketika pemerintah Jepang mengundang dua tokoh Indonesia, mereka memilih Bung Karno dan Ki Bagus Hadikusumo untuk membicarakan persiapan kemerdekaan Indonesia.
“Ki Bagus yang mengusulkan kepada penguasa militer Jepang agar ditambah satu lagi yang diundang. Dan Ki Bagus menyebut nama Hatta. Dari situ sudah terlihat dimana posisi Muhammadiyah dalam kemerdekaan Indonesia,” jelasnya.
Dalam BPUPKI, beberapa tokoh Muhammadiyah masuk. Di antaranya adalah Mas Mansur, Ki Bagus, dan beberapa tokoh Muhammadiyah dan tokoh Islam lain. Ketika itu Dr. Radjiman Widyodiningrat mengajukan pertanyaan “atas dasar apa kita mendirikan negara?”
Menurutnya, pertanyaan Dr. Radjiman itu sangat mengejutkan. Bahkan Hatta mengatakan bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan filosofis yang memancing perdebatan panjang. Maka Hatta tidak memberikan jawaban karena khawatir akan memperpanjang perdebatan.
“Peran pemimpin-pemimpin Muhammadiyah di BPUPKI, panitia Sembilan yang melahirkan Piagam Jakarta, dan pencoretan tujuh kata adalah sangat besar. Bahwa pada saat itu terjadi perdebatan-perdebatan, silang pendapat, kekecewaan, dan lain-lain, tetapi itu semua adalah dinamika permusyawaratan yang pada 18 Agustus telah mencapai puncaknya yang final,” ucap Hajri.
Ia menyebutkan beberapa tokoh bangsa yang berasal dari Muhammadiyah. Ada Bung Karno, Jenderal Soedirman, Kasman Singodimejo yang menjadi ketua Komita Nasional Indonesia Pusat, Perdana Menteri Ir. Juanda, dan Menteri Agama pertama Prof. Rosyidi.
“Maka, sebenarnya sangat sulit untuk kita pahami jika masa-masa setelah kemerdekaan, peranan tokoh-tokoh Muhammadiyah berada pada posisi yang non arus utama. Melihat sejarah yang sedemikian menentukan, menjadi pertanyaan sejarah melihat bagaimana bisa Muhammadiyah berada diluar arus utama penyelenggaraan kenegaraan,” imbuhnya.
Empat Faktor Internal
Beberapa waktu yang lalu, Muhammadiyah menyatakan bahwa Indonesia adalah dar al-‘ahdi wa asy-syahadah. Maka, disamping menghormati konsensus politik, Muhammadiyah juga harus mengisi kemerdekaan. Menjadi saksi di bidang politik, kehidupan bangsa, dan peradaban.
“Jangan sampai ada ideologi atau teologi anti kekuasaan. Dan saya yakin itu tidak ada. Yang ada paling hanya politik yang tidak suka kekuasaan. Politik yang mengharamkan kekuasaan. Tapi kalau ideologi dan teologi, jangan sampai ada,” ujarnya.
Ia menyebutkan beberapa faktor internal yang mempengaruhi peran Muhammadiyah dalam bidang politik dewasa ini. Pertama, Muhammadiyah sedang berada dalam situasi berebut wacana. Kompetisi wacana dan kompetisi panggung. Era dimana kita harus menyatakan pendapat atas sesuatu. Diam dianggap menyetujui sesuatu yang menjadi wacana umum.
“Keluarga Muhammadiyah tidak boleh menjadi keluarga yang diam, tapi harus bersuara menyatakan pendapat. Termasuk orang bisa menyepelekan Muhammadiyah karena Muhammadiyah diam dan tidak pernah mau menyuarakan perannya,” pesannya.
Kedua, Muhammadiyah tidak boleh jumud. Dulu Muhammadiyah sangat mengecam kejumudan. Bung Karno sangat mengecam kejumudan, kemandegan, stagnasi. Ia berpesan agar Muhammadiyah harus modern. Cara berpolitik Muhammadiyah juga harus modern, tidak primordial.
Ketiga, Muhammadiyah harus melakukan pembaharuan, termasuk dalam bidang politik. Jika Muhammadiyah ingin kembali ke mainstream penyelenggaraan negara seperti pada masa awal kemerdekaan, Muhammadiyah harus memiliki semangat pembaharuan.
Keempat, pada abad pertama Muhammadiyah memiliki trisula lama. “Pada abad kedua, kita perlu trisula baru dalam rangka mengokohkan posisi Muhammadiyah, Pancasila, dan Kemerdekaan Indonesia,” tutupnya.
Reporter: Yusuf
