Tim Lindsey, seorang Indonesianis dari Australia mengatakan mayoritas masyarakat di Indonesia adalah muslim, namun Indonesia bukan negara Islam. Menurutnya perdebatan seputar pemberlakuan syariah oleh negara terus berjalan dan mengemuka dalam wacana politik sejak lama. Tren kesalehan beragama terus tumbuh sejak tahun 1970 an, khususnya di kelas menengah muslim yang tumbuh di kota.
Hal tersebut dianggap oleh orde baru sebagai ancaman. Sehingga, Orba menerapkan pembatasan terhadap kebebasan ekspresi keislaman di ruang publik. Lindsey menjelaskan pasca kejatuhan Soeharto mulai tumbuh kebangkitan islam. Meningkatnya intoleransi dan formalisasi syariah merupakan ciri dari fenomena tersebut. Hal ini menciptakan tantangan besar yang harus dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah.
Hal ini ia sampaikan dalam Webinar Internasional yang diadakan oleh Convey Indonesia. Webinar yang diadakan pada Jumat (17/7) ini mengambil tema “Indonesianis Bicara Moderasi Beragama: dari Indonesia untuk Dunia”.
Lindsey menyebut pemerintahan pasca Soeharto mendapati diri mereka dalam posisi sulit dalam menghadapi kaum islamisme. Di bawah pemerintah Soeharto, Islam dengan wajah tersenyum ditanamkan dan diproyeksikan dengan cermat. Hal ini mendorong terbentuknya wacana dominan yang disokong oleh para tokoh muslim yang mendukung program-program pembangunan pemerintah.
****
“Wacana tersebut bersenyawa dengan pancasila. Kerukunan umat beragama, kesetaraan bagi minoritas, serta penolakan terhadap negara Islam. Namun,era pasca Soeharto ditandai dengan naiknya konflik agama secara dramatis. Dimulai dari serangan jihadis yang berupaya menggulingkan pemerintah, hingga muslim yang mengambil sikap sendiri terhadap kalangan minoritas,” ujar Tim Lindsey dengan Bahasa Indonesia yang cukup fasih.
baca juga: Apakah Musim Kemarau Toleransi Datang Lagi?
Ia menyebut ini dengan the conservative turn (kembalinya konservatisme). Persepsi masyarakat Indonesia terhadap kembalinya konservatisme sangat beragam.
Profesor yang sejak usia 14 sudah singgah di Purwokerto ini menyebutkan beberapa pendapat masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa ini adalah suatu putar balik kembali ke tradisi keagamaan di Indonesia yang telah terpinggirkan selama orde baru.
Sebagian lain meyakini bahwa ini mengancam gagasan kaum pluralis yang telah berhasil dimasukkan kedalam ide pembentukan negara Indonesia. Sebagian mendukung kesalehan beragama namun menolak kekerasan beragama yang berakar pada intoleransi. Sebagian lain meyakini bahwa kekerasan dibutuhkan sebagai bagian dari esensial dalam agama.
“Umat di Indonesia semakin terkotak-kotak dan saling terpolarisasi. Segala ketegangan juga masuk ke bidang pendidikan. Memang benar bahwa sebagian sekolah Islam terlibat dalam terorisme. Namun, hal ini bukan gambaran akurat atas sektor pendidikan Islam secara luas,” imbuhnya.
****
Menurutnya banyak lembaga Islam di Indonesia bergulat untuk memenuhi tuntutan masyarakat modern, seperti madrasah dan pesantren. Madrasah di Indonesia yang terakreditasi oleh negara lebih mudah diakses dan tersedia dalam jumlah yang besar dibandingkan dengan jumlah pesantren. Jumlah madrasah yang saat ini tercatat resmi adalah tiga kali lipat dibandingkan dengan pesantren.
Hanya seperempat kurikulum yang digunakan dalam madrasah yang merupakan pengajaran agama. Madrasah juga menggunakan cara-cara pengajaran kontemporer. Hal ini penting untuk diperhatikan karena Madrasah dan Perguruan Tinggi Islam merupakan penghasil terbesar pendidik di pendidikan Islam dan pejabat yang bertanggung jawab terhadap kondisi keberislaman atau keberagamaan masyarakat. Maka, Lindsey berpesan agar jangan sampai ini menjadi lingkaran setan yang melahirkan intoleransi.
“Peran Kiai dan Pesantren berubah pesat seiring munculnya tantangan besar ketika sebagaian masyarakat menggunakan metode modern, termasuk dari sumber-sumber yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, seperti penceramah-penceramah yang menjamur di media,” tambahnya.
Hal ini bersamaan dengan turunnya pendapatan asli pesantren dan besarnya tuntutan siswa untuk mengakses perguruan tinggi, yang memaksa pesantren untuk berintegrasi dengan sistem pendidikan nasional.
“Pendidikan Islam merupakan minoritas. Hal ini cukup memalukan mengingat Indonesia adalah negara yang dengan bangga memproklamasikan diri memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Dana yang disediakan oleh pemerintah untuk pendidikan Islam juga terlampau sedikit,” tutupnya.
Reporter: Yusuf R Y
