Kalimahsawa.id – Dikutip dari NU Online, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak Badan Legislasi (Baleg) DPR supaya menghentikan proses legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Ini yang menjadi pernyataan resmi NU sikapi RUU HIP.
Dalam sikap resmi yang dikeluarkan oleh PBNU, Kiai Said Aqil Siraj mengatakan bahwa Pancasila sebagai kesepakatan final tidak membutuhkan penafsiran lebih luas atau lebih sempit dari penjabaran yang sudah dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 beserta situasi batin yang menyertai rumusan finalnya pada 18 Agustus 1945.
baca juga: Rafsanjani: Kita Tidak Membutuhkan RUU HIP
“RUU HIP dapat menguak kembali konflik ideologi yang bisa mengarah kepada krisis politik. Anyaman kebangsaan yang sudah dengan susah payah dirajut oleh founding fathers bisa koyak kembali dengan rumusan-rumusan pasal RUU HIP yang polemis,” ujarnya sebagaimana dilansir oleh NU Online.
Sementara itu, Nadirsyah Hosein, Rais Syuriyah PCINU Australia dan New Zealand mengatakan bahwa sila-sila dalam pancasila merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Ketika RUU ini disahkan, ia khawatir hal itu dapat melepaskan pancasila dari keesensiannya.
Selain itu, Gus Nadir, panggilan akrab Nadirsyah Hosein, menilai tidak etis DPR membahas RUU HIP yang kontroversial dalam situasi pandemi seperti ini. Ia menyarankan kepada pemerintah untuk berhati-hati jika pembahasan yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut tetap dilaksanakan.
****
Dalam sikap resmi PBNU yang dibacakan oleh Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siraj, PBNU menyatakan lima sikap dan pandangan. Pertama, pancasila sebagai kesepakatan final tidak membutuhkan penafsiran yang lebih luas atau lebih sempit.
Kedua, PBNU meyakini bahwa RUU HIP dapat memunculkan konflik ideologis yang mempermasalahkan dasar negara, yang pernah terjadi sebelumnya. Hal ini diyakini dapat mengarah kepada krisis politik.
Ketiga, tidak ada urgensi sama sekali untuk memperluas tafsir pancasila dalam sebuah Undang-Undang. Keempat, dalam situasi pandemi, pemerintah tidak elok jika menambah beban sosial dengan memercikkan riak-riak politik. Dampak dari hal ini, menurut PBNU, akan menimbulkan krisis politik, memecah belah keutuhan bangsa, dan mengoyak persatuan nasional.
Terakhir, PBNU menyarankan agar proses legislasi RUU HIP dihentikan dan seluruh komponen bangsa memusatkan energinya untuk keluar dari pandemi dan memulihkan perekonomian nasional.
Ada 6 kelompok pasal dalam RUU HIP yang menurut NU bersifat problematis. Pasal 3 ayat (2), Pasal 6, dan Pasal 7 dianggap bertentangan dengan pancasila sebagai konsensus kebangsaan. Pasal 13 sampai dengan 17 dianggap dapat mempersempit ruang tafsir pancasila, atau dapat menjurus kepada tafsir tunggal pancasila.
baca juga: Sikap Nahdlatul Ulama: Hentikan RUU HIP
Pasal 22 beserta turunannya dianggap tidak relevan diatur di dalam RUU HIP. Sedangkan Pasal 23 dapat menimbulkan benturan antara agama dan negara. Pasal 34, 35, 37, 3, 41, dan 43 merupakan bentuk tafsir ekspansif pancasila yang sejatinya tidak diperlukan. Adapun Pasal 48 ayat (6) dan Pasal 49 dianggap dapat menimbulkan konflik kepentingan.
reporter: Yusuf R Y