Oleh: Ahmad Satrio Imaduddin (Aktivis IMM Jawa Tengah)
Perdebatan mengenai format dan bentuk negara yang ideal bagi umat Islam merupakan diskursus panjang yang terus berevolusi. Ketika sebagian kelompok masih memperdebatkan keharusan simbolisasi formalistik Islam dalam sistem tata negara, pertanyaan mendasar yang patut diajukan adalah: Apakah sebuah negara diukur dari label keagamaannya, ataukah dari nilai-nilai substansial yang diwujudkannya? Jika ditinjau melalui lensa sejarah Fiqh Siyasah, filsafat politik Islam, serta fakta sosiologis kebangsaan, keidealan suatu negara tidak terletak pada formalisme doktrin, melainkan pada tegaknya keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan umum.
Dalam konteks tersebut, mengevaluasi konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila melalui tiga pijakan utama praktek historis Piagam Madinah, filsafat Al-Madinah al-Fadilah karya Al-Farabi, dan konsep Darul ‘Ahdi wa al-Syahadah, memperlihatkan bahwa Indonesia secara konseptual telah memenuhi prasyarat sebagai negara ideal dalam perspektif Islam.
Fondasi Historis, Piagam Madinah sebagai Cetak Biru Konstitusionalisme Modern, Untuk memahami kerangka negara ideal dalam Islam, tolok ukur historis paling otentik merujuk pada langkah Rasulullah SAW saat mendirikan tatanan masyarakat di Yasrib (Madinah) pada tahun 622 M (1 H). Melalui pembentukan Piagam Madinah (Shahifat al-Madinah), Nabi SAW meletakkan dasar negara hukum tertulis (dustur) pertama di dunia sebuah naskah otentik yang mendahului Magna Carta di Inggris (1215 M) hingga Konstitusi Amerika Serikat (1787 M).
Struktur Piagam Madinah yang terdiri dari 47 pasal tidak mendirikan negara teokrasi yang homogen, melainkan sebuah tata kelola politik inklusif. Di dalamnya tercantum asas-asas fundamental bernegara:
Persaudaraan (Al-Ikha’): Mengikis primordialisme kesukuan (‘ashabiyah) dan menggantikannya dengan ikatan kewargaan atas dasar kemanusiaan dan keimanan (QS. Al-Hujurat: 10). Persamaan di Hadapan Hukum (Al-Musawah): Menjamin kedudukan sosial-politik yang setara bagi seluruh warga tanpa memandang ras atau strata (QS. Al-Hujurat: 13). Toleransi dan Kebebasan Beragama (Al-Tasamuh): Memberikan jaminan kebebasan beragama serta perlindungan hukum penuh bagi kelompok minoritas, seperti suku-suku Yahudi (QS. Al-Baqarah: 256). Kolektivitas (Al-Ta’awun) dan Keadilan (Al-Adalah): Mewajibkan seluruh elemen masyarakat untuk bahu-membahu membela negara serta menegakkan supremasi hukum yang adil (QS. Al-Ma’idah: 2 dan An-Nisa: 58).
Indonesia, dengan keragaman suku, ras, dan agamanya, berdiri di atas pijakan yang persis sama dengan Madinah: mengikat pluralisme menjadi satu kesatuan bangsa (Ummah) yang memiliki hak dan kewajiban setara di mata hukum.
Landasan Filosofis: Al-Madinah Al-Fadilah dan Kepemimpinan Etik Al-Farabi
Secara teoritis-filosofis, gagasan tentang negara ideal dalam tradisi intelektual Islam dirumuskan secara mendalam oleh Abu Nasr Al-Farabi (870-950 M). Melalui karya utamanya mengenai Al-Madinah al-Fadilah (Negara Utama/Ideal), Al-Farabi melakukan sintesis jenius antara rasionalisme politik Yunani (Plato dan Aristoteles) dengan ajaran tauhid dan wahyu Islam.
Al-Farabi mengibaratkan negara seperti organisme tubuh manusia yang sehat (macro anthropos). Setiap organ tubuh memiliki fungsi spesifik yang saling berkoordinasi di bawah komando organ kepala demi menciptakan keseimbangan. Begitu pula dalam negara, tatanan sosial hanya akan harmonis jika masyarakatnya saling bertolong-menolong (ta’awun) dalam kebajikan demi mencapai kebahagiaan sejati (al-sa’adah).
Bagi Al-Farabi, negara ideal adalah sebuah ethical state (negara etik). Keberhasilannya sangat ditentukan oleh kualifikasi Pemimpin Utama (Ra’is al-A’zam). Pemimpin ideal wajib memadukan integritas moral, kedalaman intelektual, keteguhan karakter, serta keberanian membimbing masyarakat menuju kebaikan. Nilai-nilai ini sejalan dengan tujuan bernegara di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945: mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Sintesis Kebangsaan: NKRI sebagai Darul ‘Ahdi wa al-Syahadah
Diskursus mengenai posisi Indonesia dalam pandangan Islam menemukan titik terang yang jernih melalui konsep Darul ‘Ahdi wa al-Syahadah yang dirumuskan resmi pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 (2015). Konsep ini memberikan jawaban akademis dan teologis atas keraguan relasi antara Islam, Pancasila, dan NKRI.
Darul ‘Ahdi (Negara Kesepakatan): Indonesia adalah negara yang berdiri atas dasar konsensus nasional (kalimatun sawa’) seluruh komponen bangsa yang majemuk. Pancasila dan UUD 1945 adalah kesepakatan luhur yang mengikat secara moral, konstitusional, dan syar’i. Dalam Islam, memelihara dan menepati komitmen kesepakatan politik adalah kewajiban hukum yang mendasar (QS. Al-Ma’idah: 1).
Darul Syahadah (Negara Kesaksian/Pembuktian): Indonesia merupakan medan pengabdian bagi umat Islam untuk bersaksi dan membuktikan diri dalam perlombaan kebaikan (fastabiqul khairat). Umat Islam diamanahkan untuk memberi warna dan kontribusi nyata membangun bangsa di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan filantropi bukan justru mengancam keberadaan negara.
Seluruh substansi sila dalam Pancasila mulai dari Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah, hingga Keadilan Sosial, secara utuh mencerminkan nilai-nilai universal Al-Qur’an dan Sunnah.
Membongkar Kesenjangan Konseptual dan Empiris
Apakah konsep Negara Indonesia sudah ideal dalam perspektif Islam? Jawabannya harus dibedakan ke dalam dua tataran: tatanan konseptual-ideologis dan tatanan empiris-praktis. Secara konseptual-ideologis, NKRI dan Pancasila sudah sangat ideal. Pancasila tidak bertentangan dengan syariat, melainkan menjadi wadah operasionalisasi dari nilai-nilai substantif Piagam Madinah, kriteria ethical state Al-Farabi, serta akad kebangsaan Darul ‘Ahdi. Namun, secara empiris-praktis, Indonesia masih berproses menuju cita-cita ideal tersebut. Kesenjangan hukum, persoalan korupsi, serta ketimpangan sosial merupakan tantangan riil yang harus terus diselesaikan. Cita-cita menghadirkan tatanan Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur (negeri yang baik dan berada dalam ampunan Allah, QS. Saba: 15) tidak diwujudkan dengan mengubah bentuk fisik negara, melainkan dengan memperjuangkan penegakan hukum yang adil, menguatkan etika kepemimpinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Tugas historis umat Islam Indonesia hari ini bukan lagi meragukan atau memperdebatkan fondasi bernegara, melainkan mengisi kesepakatan (Darul ‘Ahdi) tersebut dengan kesaksian aksinyata (Darul Syahadah) demi kemajuan bangsa.
Editor: Adi Kurnia
