Oleh: Izzul Khaq
Akhir-akhir ini Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mempersangkakan atas tindakan korupsi di level-level tertentu yang besaran angkanya bikin geleng-geleng kepala.
Kita semua patut berbenah dan belajar bahwa korupsi di Indonesia bukan sekadar penyimpangan teknis-administratif atau persoalan defisit regulasi.
Korupsi adalah manifestasi dari “krisis keadaban” yang berakar pada keterputusan hubungan antara perilaku bernegara dengan nilai-nilai fundamental yang telah disepakati para pendiri bangsa, Pancasila.
Jika kita meminjam kacamata pemikiran Yudi Latif, Pancasila bukanlah sekadar ornamen ideologis, melainkan kalimatunsawa (titik temu) yang semestinya menjadi kompas etis dalam setiap gerak nadi republik.
Ketika praktik korupsi merajalela, ia adalah sinyal bahwa “Pancasila hanya ada di bibir, namun absen di relung nurani.” Kita sedang menyaksikan pendangkalan makna sila-sila dalam Pancasila yang seharusnya menjadi benteng moral dari godaan nafsu kekuasaan.
Ketuhanan dan Integritas BatinSila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam bingkai antikorupsi, seharusnya dimaknai sebagai dimensi transendental yang memagari integritas.
Korupsi terjadi ketika manusia kehilangan rasa “diawasi” oleh Tuhan yang Maha Mengetahui. Dalam khazanah pemikiran Yudi Latif, nilai ketuhanan adalah sumber kedaulatan moral.
Seseorang yang sungguh-sungguh ber-Ketuhanan akan sadar bahwa harta yang bukan haknya adalah “titipan haram” yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap kesadaran ilahiah ini.
Korupsi sebagai Dehumanisasi
Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengajarkan kita untuk memuliakan manusia. Korupsi adalah antitesis dari kemanusiaan.
Ketika seorang pejabat mengorupsi anggaran pendidikan atau dana kesejahteraan guru, sebagaimana isu yang sedang hangat dalam transformasi pendidikan kita (chromebook), ia sebenarnya sedang melakukan dehumanisasi massal.
Ia merampas hak hidup orang banyak, menghalangi kesempatan anak-anak bangsa untuk cerdas, dan membiarkan para pendidik hidup dalam keterbatasan. Korupsi adalah tindakan “tidak beradab” yang menciderai eksistensi orang lain.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menuntut kita untuk mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Korupsi adalah musuh persatuan karena ia memicu ketimpangan struktural yang tajam.
Kesenjangan yang lahir dari korupsi menciptakan kecemburuan sosial yang jika dibiarkan akan menjadi retakan bagi integrasi nasional. Koruptor adalah pembangkang persatuan yang lebih mencintai pundi-pundi pribadi daripada keberlangsungan masa depan bangsa.
Pengkhianatan terhadap Amanah
Dalam sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, terkandung prinsip demokrasi yang berbasis pada amanah. Kebijaksanaan (wisdom) adalah lawan dari keserakahan (greed).
Seorang pemimpin yang jujur adalah mereka yang mampu memimpin dengan hikmat, bukan dengan nafsu mengakumulasi kekayaan secara ilegal. Yudi Latif sering mengingatkan bahwa esensi kepemimpinan Pancasilais adalah pelayanan.
Koruptor, sebaliknya, adalah mereka yang membalik logika, dari “melayani rakyat” menjadi “rakyat melayani keinginan mereka.”
Terakhir, sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ini adalah tujuan akhir (telos) dari seluruh perjuangan bangsa.
Korupsi adalah tembok penghalang yang paling kokoh bagi tercapainya keadilan sosial. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah di daerah 3T, untuk menyejahterakan guru honorer, atau untuk membangun infrastruktur publik, justru menguap ke saku segelintir orang.
Korupsi merampas hak rakyat kecil untuk hidup layak dan berkeadaban. Syukurnya Mendikdasmen hari ini punya fokusan ke arah revitalisasi sekolah khususnya daerah 3T & kesejahteraan guru.
Jalan Kembali ke PancasilaLantas, apa yang harus kita lakukan? Kita perlu melakukan “re-ideologisasi” antikorupsi. Antikorupsi tidak boleh hanya menjadi urusan KPK atau penegak hukum yang bersifat represif. Antikorupsi harus menjadi gerakan budaya yang bersumber dari Pancasila sebagai public virtue (kebajikan publik).
Pancasila sebagai civil religion harus mampu menggerakkan kesadaran bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum, tapi masalah “hina-dina”.
Kita perlu membangun ekosistem di mana kejujuran dianggap sebagai bentuk tertinggi dari kecerdasan, dan korupsi dianggap sebagai bentuk kerendahan martabat manusia.
Sebagaimana pesan Yudi Latif, Pancasila harus diaktualisasikan dalam tindakan nyata (acting the values). Dalam konteks pendidikan, misalnya, integritas guru harus menjadi garda terdepan.
Jika guru sebagai elite intelektual dan pembentuk karakter bangsa mampu menunjukkan perilaku antikorupsi, maka mereka sedang menanamkan “benih kebangsaan” yang kuat di benak murid-muridnya.
Pada akhirnya, melawan korupsi adalah upaya merawat nalar Pancasila agar tidak sekadar menjadi fosil sejarah, melainkan menjadi energi penggerak pembangunan.
Jika kita ingin Indonesia maju di tahun 2045, kita harus mulai dari satu langkah kecil yakni menolak korupsi sebagai pilihan hidup, dan memilih Pancasila sebagai kompas moral yang tak pernah menipu.
Kita tidak bisa berharap pada bangsa yang besar jika fondasi etisnya keropos oleh serakah. Mari kita kembalikan Pancasila ke ruang publik, ke ruang kelas, dan ke meja kerja setiap anak bangsa.
Karena dengan kejujuran, Indonesia akan tegak berdiri sebagai bangsa yang tidak hanya kaya, tapi juga beradab.
Editor: Arsy Sekar Kemuning